Ilustasi Virus Corona/Net

SOLUSI lockdown dalam mencegah penyebaran virus corona masih menimbulkan perdebatan. Presiden Jokowi mengatakan lockdown belum perlu dilakukan. Meski jumlah pasien terinfeksi virus corona di Indonesia dalam dua pekan terakhir mengalami peningkatan. Beberapa negara sudah menetapkan lockdown demi mengurangi dampak penyebaran yang makin luas.

Diantaranya Cina yang me-lockdown provinsi Hubei, dimana provinsi tersebut yang paling berdampak akibat virus corona. Lalu ada Italia yang melockdown semua akses dari luar dan membatasi pergerakan masyarakat di dalam negeri menyusul penyebaran virus corona yang kian menggila. Ruang publik Italia menjadi sepi. Sekolah dan universitas ditutup. Masyarakat juga harus menjaga jarak ketika mengantre di supermarket.

Negara ketiga yang menetapkan lockdown adalah Irlandia. Pemerintah menutup sekolah dan universitas dan melarang perkumpulan yang pesertanya lebih dari 100 orang. Negara Eropa lain yang menyusul penerapan lockdown adalah Denmark, Prancis, Spanyol. Di Asia ada Filipina dan Malaysia yang baru-baru ini memutuskan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona di negaranya.

Sejauh ini wabah corona dunia telah menginfeksi 141 negara, 162.687 orang terinfeksi, 75.620 dinyatakan sembuh, dan 6.065 kasus kematian. Di Indonesia ada 134 orang terinfeksi, 8 sembuh, dan 5 meninggal. Melihat bertambahnya korban virus corona di Indonesia, ada desakan dari masyarakat agar Presiden melakukan lockdwon untuk mencegah penyebaran virus. Namun, ada pula yang mewanti-wanti agar Presiden tak gegabah menetapkan lockdown.

Mengutip dari laman HarapanRakyat, Lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Tujuan mengunci suatu wilayah ini agar virus Corona tidak menyebar lebih jauh lagi. Jika suatu daerah dikunci atau di-lockdown, maka semua fasilitas publik harus ditutup. Sekolah, transportasi umum, tempat umum, perkantoran, bahkan pabrik harus ditutup dan tidak diperkenankan beraktivitas. Aktivitas warganya pun dibatasi. Bahkan ada negara yang memberlakukan jam malam.

Kebijakan lockdown bisa memiliki dampak politik, ekonomi, dan medis. Dari sisi politik, kebijakan lockdown tidak serta merta menjadi solusi prioritas bagi pemerintah. Sebab, kasus corona belumlah segenting negara lain. Pemerintah tak akan ambil resiko jika harus melakukan lockdown. Aktivitas terkunci, ekonomi bisa terhenti, dan hal itu akan berpengaruh pada kebijakan publik yang selama ini sudah dicanangkan pemerintah. Bisa-bisa tertunda entah sampai kapan. Namun di sisi lain, tak mengambil opsi lockdown juga menjadi dilema bagi pemerintah.

Sejauh ini, belum nampak keseriusan dan kesiapan pemerintah menangani wabah corona. Himbauan tidak keluar rumah seperti sekolah diliburkan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, adalah solusi hanya untuk mengurangi kerumunan di ruang publik. Pemerintah belum memberi edukasi yang menyeluruh agar masyarakat memahami pencegahan dan penanganan virus corona. Buktinya, masih ada yang beranggapan libur 14 hari sebagai liburan keluarga. Bukan mengarantina diri, malah keluar rumah bertamasya. Artinya maksud dan tujuan libur itu sendiri belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat.

Belum lagi, komunikasi publik yang ditampakkan pejabat dan menteri. Hal tak serius diurus, yang wajib diurus malah tak serius. Seperti pernyataan Menkes Terawan pada 188 ABK WNI World Dream yang menyebut mereka adalah duta imunitas corona sejati. Seremonial receh seperti ini seharusnya tak keluar dari lisan seorang menteri. Apa hebatnya penobatan duta imunitas corona? Negara lain seperti Cina dan Italia saja tak satupun warganya yang sembuh dilabeli duta imunitas. Semua orang berpotensi tertular. Tak heran bila banyak pihak menganggap Terawan tak memiliki kualifikasi sebagai menteri kesehatan.

Dari sini, nama Jokowi dipertaruhkan. Memilih menteri tak boleh serampangan. Harus melihat kapasitas dan kapabilitas. Komunikasi publik harus baik. Bukan asal-asalan lalu mengatakan corona tak lebih berbahaya dari influenza atau Demam Berdarah. Nampaknya tak etis bila hal itu terucap di tengah wabah corona yang mendunia. Dari corona, publik akan melihat sejauh mana kebijakan politik Jokowi mampu mengurusi, melayani, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Dari sisi ekonomi, virus corona memang berpengaruh besar pada roda perekenomian dunia. Kebijakan lockdown dinilai akan mematikan ekonomi Indonesia. Saat semua akses ditutup, ekonomi bisa macet. Jika pemerintah lockdown, maka pemerintah juga harus siap memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang wilayahnya dilockdown. Sebab, mereka dilarang kemana-mana. Tak bisa membeli barang sesuka hati, tidak berinteraksi dengan orang luar, dan tak bisa bekerja. Pendapatan berkurang, stok makanan terbatas, akses publik pun dikunci. Tentu Indonesia tak siap menghadapi situasi ini. Pengeluaran pasti membengkak. Belum lagi beban utang yang kian melambung. Hingga Januari 2020, utang Indonesia mencapai 410,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 5.612 triliun.

Dan saat ini, rupiah makin melemah menembus angka Rp 15.000. Bukankah ini pertanda kas negara makin mlompong? Belum lagi cicilan bunga utangnya. Menerapkan lockdown pasti sangat memberatkan keuangan negara. Indonesia nampaknya tidak kuat jika harus membiayai kebutuhan hidup rakyat seandainya wilayahnya terdampak lockdown. Pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara juga akan merugi. Wisatawan tak boleh masuk akan mengurangi pemasukan dari sektor pariwisata. Tentu juga merugikan negara. Ibarat kata, jika lockdown berlaku, ekonomi Indonesia bisa mati suri. Inilah akibat jika pendapatan negara mengandalkan utang, investasi, pariwisata, dan pajak. Saat terjadi wabah, kelimpungan dengan dana. Sampai-sampai Jokowi memerintahkan jajaran menteri menahan puluhan triliun rupiah dari anggaran perjalanan dinas. Artinya, ada pemborosan APBN pada hal yang tak perlu.

Dari sisi medis, perlu ada keseriusan lebih pemerintah mengatasi virus corona. Berikan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Lakukan standarisasi protokol pencegahan corona dari pusat ke daerah. Bukan berjalan sendiri-sendiri. Beri kemudahan akses bagi masyarakat untuk bisa membeli kebutuhan dalam antisipasi corona seperti pengadaan masker, hand sanitizer, dan layanan kesehatan yang mudah dan murah. Sehingga rakyat tahu apa yang harus dilakukan bila mereka merasakan gejala sakit mirip corona. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami kebijakan dan penanganan corona.

Beratnya menetapkan lockdown bisa jadi lantaran negara belum siap meghadapi segala konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan. Harus diakui, ekonomi Indonesia terlalu banyak bergantung pada kebijakan asing. Tak mampu tegas dan mandiri. Kapitalis telah berhasil membuat Indonesia lemah. Meski pandemi corona sudah mendunia, Indonesia terkesan santuy.

Hal ini bisa dilihat dari adanya kesan pembiaran warga asing yang bebas keluar masuk Indonesia. Meski, sudah ada larangan, 49 TKA asal Cina diketahui tiba di Bandara Kendari. Ratusan turis asing juga dikabarkan merapat di pelabuhan Semarang. Setelah wabah terjadi, Indonesia baru bertindak sebagaimana yang dilakukan negara lain. Padahal, sebenarnya hal itu bisa dicegah dengan tindakan preventif yang serius dan cepat tanggap. Namun faktanya, pemerintah terkesan lambat dan menganggap remeh wabah ini. Isolasi dan karantina tak akan efektif bila pemerintah masih lembek kepada negara lain. Seperti pembiaran warga asing memasuki Indonesia.

Belajarlah dari Italia. Awalnya mereka remeh, tak ambil pusing dengan wabah, turis dan wisatawan asing tetap berkeliaran keluar masuk Italia. Alhasil, Italia menjadi negara pandemi kedua setelah Cina. Apa mau menunggu separah itu? Naudzubillah. Dahulukan kesehatan dan keselamatan rakyat. Jangan dulu berpikir untung rugi saat nyawa rakyat lebih berharga dibanding harta benda.

Chusnatul Jannah
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here