Menkominfo Baru Pengganti Johnny G Plate Harus Bisa Berantas Judi Online

Hal tersebut disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga98), Hasanuddin pada wartawan, Jumat (19/5).

Hasanuddin menegaskan Menkoinfo yang baru dapat menutup akses konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian atau memberantas judi online. Kementerian Kominfo dapat bekerjasama dengan instansi cybernasional (BIN, BSSN Dittipidsiber Bareskrim Polri) dalam pemberantasan judi online. Sebab ini juga bagian dari kejahatan cyber.

Serta bekerjasama lembaga penegak hukum dalam melakukan penindakan judi online dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ada penyelenggara negara yang terlibat memback up (backing) judi online, sebab ini termasuk tindak pidana korupsi suap atau penyuapan.

'Maraknya judi online tak terlepas dari lemahnya kontrol kominfo terhadap pemutusan akses konten judi online di ruang digital, termasuk platform digital dan situs yang membagikan konten kegiatan judi,” tutupnya. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo diminta segera menunjuk pengganti Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo oleh Kejaksaan Agung.

Soal pengganti Johnny Plate, ujar akademisi pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Prof Sugianto, bisa dari partai Nasdem ataupun nonparpol. Hal itu merupakan hak penuh Jokowi untuk memilih sosok yang dianggap cocok menempati posisi Menkominfo.

"Hal tersebut menjadi kewenangan Presiden Jokowi apakah menunggu usulan Partai Nasdem atau menunjuk dari unsur nonparpol. Tapi menurut saya bisa saja Jokowi menunjuk dari unsur profesional," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (18/5). 

Pria yang juga alumni PPRA LIV Lemhannas RI ini menjelaskan, waktu akan semakin sempit, terlebih bersamaan dengan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, Jokowi diminta untuk segera mencari pengganti Johnny Plate.

"Masih ada waktu hingga sampai pertengahan tahun 2024 untuk tugas Menkominfo, dan akan bersamaan dengan sisa jabatan Presiden-Wakil Presiden. Sebagai tahun politik pasti akan lebih sibuk lagi, jangan sampai kekosongan jabatan menteri dapat mengganggu kinerja Menkominfo," paparnya.