Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut (AMPG) menyesalkan jika saat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut tidak bisa bekerja dengan baik hanya karena kasus dugaan korupsi dana Pokir dan BOP Anggota DPRD Tahun 2017 - 2018.
Ketua AMPG Ivan Rivanora mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut.
"Terutama akan memberikan dukungan dan dorongan kepada pihak penyidik Kejari Garut. Untuk terus menuntaskan proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Garut. Sampai dengan menetapkan pihak yang menjadi aktor intelektual dan persekongkolan jahat atas terjadinya dugaan korupsi kasus dana Pokir dan BOP anggota DPRD Tahun Anggaran 2017 - 2018," kata Ivan, Selasa (4/2).
Pihaknya sangat menyesalkan dengan adanya pernyataan yang kurang baik dilontarkan oleh Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah. Saat Elemen Masyarakat Anti Korupsi di Kabupaten Garut melakukan audiensi beberapa waktu lalu.
"Berkenaan dengan pernyataannya bahwa lembaga DPRD saat ini merasa diobok-obok oleh berbagai elemen masyarakat anti korupsi di Kabupaten Garut. Saat ini tentunya adalah suatu bentuk kepanikan dan ketakutan akan terbongkarnya mega skandal dugaan korupsi Dana Pokir dan BOP anggota DPRD," ujarnya.
Menurut Ivan, pihaknya semakin berkeyakinan dan menduga bahwa dengan pernyataan Ketua DPRD Euis Ida Wartiah tersebut, memperlihatkan bahwa DPRD adalah lembaga yang anti untuk dikritisi dan diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.
"Seakan lembaga itu bersifat The Untouchables (tidak pernah/dapat tersentuh hukum). Padahal mereka semua lupa bahwa seluruh aktivitas dan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD itu dibiayai oleh dana dari APBD Garut yang diambil dari pajak dan retribusi dari masyarakat Garut," bebernya.
"Artinya seluruh masyarakat dari berbagai elemen dapat menanyakan dan mengawasi seluruh kegiatan anggota dewan tersebut," imbuhnya.
Selain itu, Ivan menyoroti cara kinerja dari Ketua dan Pimpinan DPRD Garut. Saat ini dinilai belum memberikan rasa kenyamanan dan kedamaian di kalangan masyarakat Garut.
"Tentunya semua masyarakat ingin mendengarkan dan mendapatkan statement politik. Berkenaan dengan pandangan politik/garis politik lembaga DPRD Garut ke depan di masa jabatan tahun 2019 - 2024 ini," ucapnya.
Ivan memantau bahwa anggota dewan saat ini masih terlalu banyak melakukan road show atau melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah, baik pusat ataupun Kabupaten/Kota lainnya.
"Padahal mereka itu di tahun pertama menjabat seharusnya banyak mendengar dan menampung dahulu berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, terutama menyangkut kebijakan politik dari Ketua dan Pimpinan DPRD Garut saat ini," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved