Dedih Rahmat/RMOLJabar

rmoljabar Meski masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) tentang Pemilihan Kepala Daerah, anggaran pelaksanaan hajat demokrasi warga Pangandaran yang direncanakan 23 September mendatang ditutup.

Tertanggal 31 Maret 2020 pasca rapat dengar pendapat Komisi II DPR-RI mengenai pengunduran Pilkada, hibah Pemerintah Daerah Pangandaran bagi Penyelenggara Pemilu resmi tidak boleh digunakan lagi.

Meski belum pasti dan belum ada perintah untuk pengembalian anggaran, uang penyelenggaraan Pilkada disimpan dulu di masing masing intitusi Penyelenggara Pemilu hingga keluar Perpu.

“Distop dulu. Nanti kan kalau sudah turun Perpu juga ada mekanisme yang harus ditempuh melalui Permenkeu, Permendagri, Peraturan KPU dan Bawslu,” Jelas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dedih Rahmat, Jumat (4/3).

Pemberhentian penggunaan anggaran Pilkada Pangandaran kepada KPU dan Bawaslu, kata Dedih, berdasarkan hasil Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu.

“Ke KPU sama Bawaslu juga sudah disampaikan. Iya, sekalian kami mau tau informasi berikutnya kan tentang kelanjutan Pilkada. Jadi komunikasi kami nggak putus,” paparnya.

Hasil dari Komunikasi dengan Kemendagri, Dedih mengaku ada tiga opsi jadwal yang sudah disiapkan dikalangan atas sambil menunggu pandemi virus corona baru atau Covid-19 tamat.

“Kemarin sih katanya antara bulan Desember tahun Ini, maret 2021 dan Desember 2021. Ya nunggu Wabah selesai lah, nanti kalau nggak selesai repot dong,” Tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here