Ilustrasi pernikahan/Net

rmoljabar Ribuan pekerja di sektor usaha wedding organizer kehilangan mata pencaharian akibat larangan penyelenggaraan pesta pernikahan dampak adanya pandemi Covid-19.

Para pekerja industri pesta pernikahan di Kabupaten Purwakarta pun meminta kejelasan aturan kenormalan baru di tengah wabah virus corona.

Seperti yang menimpa penyedia jasa foto pernikahan, Gumilar Tryas, misalnya. Dirinya  berharap penyelenggaraan pesta pernikahan diizinkan kembali.

“Kalau Juni 2020 belum juga ada kejelasan, kami bisa habis,” kata  Gumilar, Sabtu (30/05). 

Dalam satu pesta pernikahan di Purwakarta, ia menyebut jumlah pekerja yang terlibat mencapai minimal 50 orang. Mereka mencakup tim fotografer, perias pengantin, pendekorasi, katering, penata suara, pemusik dan lainnya.

Sedangkan, pernikahan yang digelar dalam satu bulan rata-rata sekitar 500 kali di seluruh Purwakarta. Jumlah pernikahan biasanya bertambah setelah Ramadan hingga musim haji yang jatuh pada kisaran bulan Juni-Agustus.

“Jadi kami mohon pemerintah daerah dan Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta memberikan aturan yang jelas berkaitan dengan new normal,” kata Gumilar. 

Ia memastikan, seluruh pekerja industri siap menerima dan menaati peraturan pemerintah. Aturan tersebut diperlukan untuk menjamin kesehatan penyelenggara pesta pernikahan maupun para tamu undangan yang datang.

Protokol kesehatan tersebut, jelasnya, juga tengah disusun sekelompok pelaku usaha terkait yang tergabung dalam Ikatan Silaturahmi Photo dan Videografer Purwakarta (Ispo).

“Usulan ini ingin kami sampaikan pada para pemangku kebijakan terkait di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Purwakarta agar dipertimbangkan,” ujar Gumilar yang juga menjabat sebagai wakil Ketua Ispo.

Sementara itu, Sekretaris Ispo, Sahrul Ramdhani menyebut, pesta pernikahan bisa diatur sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran Covid-19. Aturan yang akan diusulkan dinilai sejalan dengan konsep kenormalan baru di tengah pandemi.

“Kita bisa mulai dengan mengurangi jumlah tamu undangan, memperpanjang waktu sewa tempat, menjaga jarak fisik, tidak bersalaman langsung bahkan menyediakan pengecekan suhu tubuh oleh tim medis dan diawasi aparat keamanan itu bisa saja,” tutur Sahrul.

Aturan tersebut diklaim telah berhasil diterapkan di zona merah penyebaran Covid-19 seperti Jakarta dan Makassar. Mereka berharap diberikan kesempatan untuk menemui Bupati atau Ketua Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta dalam waktu dekat untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebelumnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan rencana penerapan kenormalan baru di daerahnya yakni pada 7 Juni 2020. Akan tetapi, Pemkab Purwakarta mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Pada intinya Purwakarta siap melaksanakan new normal,” ujar Anne menegaskan. 

Adapun pelaksanaan kenormalan baru yang dibahas pemerintah daerah setempat baru terkait dengan pembukaan kantor pelayanan publik, aktivitas perkantoran dan sekolah.

1 KOMENTAR

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here