Moeldoko, Didorong Taipan Dan Diolah Panitia KLB?

Setelah Istana membantah, muncul dugaan adalah pemilik modal atau taipan yang mendorong Kepala KSP Moeldoko mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Istana sudah membantah salah satunya Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo tidak tahu gerakan Moeldoko.

Kepala Negara baru tahu Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit pada hari itu, 5 Maret 2021.

KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diklaim beberapa oknum kader Partai Demokrat memilih Moldoko sebagai ketua umum.

Kenapa muncul taipan? Disebutkan beberapa pengamat, mereka ini yang berambisi menentukan siapa pemimpin di negeri ini. Mereka punya kepentingan.

Moeldoko yang mempunyai akses dengan Jokowi dianggap paling aman. Apalagi dia pernah menjabat sebagai Panglima TNI.

Selain itu, seperti gayung bersambut dengan keinginan taipan, di lokasi KLB, banyak peserta yang menerikkan yel-yel "Moeldoko 2024".

Melihat gerak-gerik Moeldoko, pengamat politik M. Rizal Fadillah mengatakan, taipan akan tetap ingin berkuasa, sementara Moeldoko hanya alat permainan yang senang berjudi politik.

Selain didorong taipan, yang menarik dari KLB tempo hari adalah, Moeldoko dinilai seolah diolah atau diamanfaatkan oleh oknum penyelenggara.

Pasalnya, sudah mulai ada peserta KLB yang berteriak. Uang yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan.

Seorang peserta KLB Gerald Piter Runtuthomas, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu mengungkapkan, dia hanya memperoleh Rp 5 juta, dari yang dijanjikan Rp 100 juta.

Gerald Piter menyebutkan, atas perolehan uang yang jauh dari harapan itu, sejumlah peserta KLB akhirnya melakukan protes, termasuk dirinya.

Setelah proter keras, masih di lokasi KLB, kepada mereka ditambahi Rp 5 juta lagi oleh M. Nazaruddin. Sehingga mereka mendapat total Rp 10 juta.

Sudah ada suara-suara yang menyebutkan, jangan-jangan Moeldoko diolah oleh oknum panitia KLB.

Oknum panitia tidak menyerahkan semua "amunisi" yang sudah mereka terima kepada peserta.

Atau, bisa jadi, memang amunisi belum semua turun.

Politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana di akun Facebooknya-nya mengatakan: Kasingat banget konpersnya di grasi rumah Moeldoko, modal kipas angin lagi. Kayaknya dana sewa hotel atau restoran udah ngak cairrr nih".

Cipta Panca mengomentari jumpa pers yang digelar Johoni Alen Marbun, Damrizal dkk, di teras rumah Moldoko, Menteng, Jakarta, Kamis (10/3). Mereka bicara masalah keabsahan KLB Deli Serdang.

Penutup

Kalau pemerintah tegas, kegaduhan politik yang saat ini menyasar Partai Demokrat tidak akan terjadi. Misalnya, KLB tidak jadi digelar, karena kepolisian dan satgas Covid-19 menyebutkan acara KLB di Deli Serdang tidak mengantongi izin.

Selanjutnya, setelah nanti kubu Moeldoko mendaftarkan hasil kongres ke Kemenkumham, pemerintah langsung menolak. Mahfud sudah menyampaikan, pemerintah akan berpedoman dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang berlaku saat ini.

Yaitu, AD/ART hasil Kongres tahun 2020. Kongres itu memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.