Natuna/Net

ADA sebuah meme menarik yang banyak beredar di media sosial ketika kasus Natuna mencuat akhir-akhir ini.

 

Dalam meme tersebut digambarkan seorang tokoh tampak bersemangat mau berangkat perang ke Natuna membela kedaulatan negara. Ternyata dia kembali lagi, batal perang karena kata China kalau mau perang harus melunasi utang dulu.

Meme ini memang hanya parodi, namun juga sebuah satire. Ketika China saat ini menginjak kedaulatan Indonesia dengan merampok hasil laut di Natuna secara terang-terangan, kita justru bersikap lemah. Mirisnya, sikap lemah ini justru dinampakkan oleh pejabat publik, yakni para menteri.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Apalagi, China merupakan salah satu investor besar di Indonesia.

“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif),” ujar Luhut.

Sementara Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan tersebut harus disikapi dengan cool dan santai. “Kita cool saja, kita santai,” ucap Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo justru meminta pemerintah dan masyarakat jangan terpancing ataupun terprovokasi atas masalah ini. “Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya,” kata Edhy.

Pernyataan para menteri ini membuat publik bertanya, mengapa pemerintah seolah lembek, padahal ketiga menteri tersebut terkenal biasa menggunakan retorika tegas ketika menanggapi suatu persoalan.

Jeratan Utang Dan Investasi

Publik menduga sikap lemah pemerintah ini disebabkan Indonesia telah terjebak dalam jeratan utang China. Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis Bank Indonesia (BI) periode terbaru, yakni per September 2019 menurut negara pemberi kredit, utang Indonesia yang berasal dari China tercatat sebesar 17,75 miliar dolar AS atau setara Rp 274 triliun (kurs Rp 13.940).

China sejak beberapa tahun belakangan menjadi negara kreditur keempat terbesar Indonesia, setelah Singapura, Jepang dan Amerika Serikat. Tak hanya utang, Indonesia juga telah masuk dalam jeratan investasi China. Pada 2019 dana investasi China yang mengalir ke Indonesia mencapai 3,31 miliar dolar AS ke 1.888 proyek. China menjadi negara investor terbesar ketiga bagi Indonesia.

Meski suara-suara rakyat meminta pemerintah bersikap tegas pada China, bahkan jika perlu memutuskan hubungan diplomatik, hal ini sepertinya sulit terealisasi. Pemerintah terkesan tak mau mengambil risiko mendapat tekanan ekonomi dari China mengingat besarnya utang dan investasi China di Indonesia.

Di level dunia saja, China berhasil merepotkan Amerika dalam perang dagang. Lantas, mampukah ekonomi Indonesia jika diadu kekuatan dengan China? Jika memang terjadi perang di Natuna, cukup kuatkah militer Indonesia? Sementara menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), anggaran militer China pada tahun 2018 mencapai 250 miliar dolar AS (Rp 3.485 triliun).

Sementara anggaran militer Indonesia pada 2018, nilainya 7,44 miliar dolar AS ( Rp 104,12 triliun). Anggaran militer China bahkan lebih besar dari total APBN Indonesia di tahun 2018 yang sebesar Rp 2.220 triliun. Padahal Natuna adalah perairan yang secara sah diakui sebagai wilayah Indonesia. Lantas mampukah kita mempertahankan Natuna, sementara negara ini dalam kondisi terjerat utang dan investasi China?

Kasus ini harusnya membuka mata kita semua, bahwa Indonesia butuh menjadi negara yang mandiri secara ekonomi. Ketika pembangunan negara mengandalkan pada utang dan investasi asing, kedaulatan negara menjadi tergadai. Kita tak leluasa bersikap gahar pada China. Padahal, jika kita sekali saja bersikap lemah pada pelanggaran kedaulatan, negara lain akan mudah mencabik-cabik kedaulatan kita di masa depan.

Perampokan Kekayaan Alam

Kekayaan alam yang ada di Natuna harusnya mengingatkan kita, bahwa negeri ini sangat kaya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Natuna memiliki potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton, ikan demersal 159.700 ton, cumi-cumi 23.499 ton, rajungan 9.711 ton, kepiting 2.318 ton, dan lobster 1.421 ton per tahun.

Kemudian, juga ada potensi ikan kerapu, tongkol, teri, tenggiri, ekor kunin, udang putih, dan lainnya. Selain itu, dari sisi wilayah, kawasan ini menjadi yang paling strategis.

Natuna juga memiliki kekayaan alam berupa migas yang sangat besar. Total produksi minyak dari blok-blok yang berada di Natuna adalah 25.447 barel per hari. Sementara produksi gas bumi tercatat sebesar 489,21 MMSCFD. Natuna bisa jadi lokasi blok gas raksasa terbesar di Indonesia, dengan terdapatnya blok East Natuna yang sudah ditemukan sejak 1973.

Berdasar data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), volume gas di blok East Natuna bisa mencapai 222 TCF (triliun kaki kubik). Sementara, untuk cadangan minyak diperkirakan mencapai 36 juta barel.

Dengan berbagai kekayaan alam ini, tak ayal banyak negara yang mengincar Natuna. Jumlah kapal asing yang masuk ke perairan Natuna bisa mencapai seribu per hari. Apa yang dilakukan China sejatinya adalah perampokan terhadap kekayaan alam Indonesia. Karena nine dashed-lines yang menjadi dasar klaim merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Indonesia tak boleh lemah menghadapi perampokan kekayaan alam ini. Sebenarnya kekayaan alam di Natuna (dan juga di wilayah Indonesia yang lain) jika dikelola secara mandiri dengan prinsip pengelolaan yang benar akan cukup untuk membangun negara ini, tanpa tergantung pada utang luar negeri dan investasi asing.

Namun mental “suka ngutang” dan pro asing harus dihilangkan dulu dari benak penguasa. Sehingga pemerintah bisa berpikir cerdas dan bertindak tepat untuk membangun negara. Bukan cuma kerja kerja kerja, tapi “ending-nya” utang menggunung dan kedaulatan negara tergadaikan.

Ragil Rahayu, SE
Member Komunitas Revowriter.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here