Ilustrasi New Normal/Net

BERDAMAI dan bisa hidup berdampingan dengan virus Corona merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Hal itu terjadi karena dilatar belakangi oleh permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya produktivitas meski sedang dalam kondisi pandemi.

Dalam keterangannya melalui video yang di unggah oleh akun youtube sekretariat presiden tanggal 7 mei 2020, beliau mengatakan bahwa “sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan covid untuk beberapa waktu kedepan”.

Selain itu, delapan hari kemudian yakni pada tanggal 15 mei 2020, Presiden Kembali membuat pernyataan melalui akun youtube yang sama dan menyatakan bahwa “kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini, itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru”.

Melanjutkan pernyataanya, Presisdenpun mengutarakan maksud dan tujuan di terapkannya new normal ini dengan menyatakan “kita ingin roda perekonomian tetap berjalan. Masyarakat bisa beraktifitas secara terbatas, harus disiplin dalam mematuhi protocol Kesehatan”.

Dengan beberapa pernyataan yang telah dikemukakan, secara gamblang presiden bermaksud menerapkan konsep new normal agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan dan berharap roda perekonmian dapat berjalan.

Tindak lanjut dari pernyataan presiden mengenai new normal ini jika Dilansir dari Indonesia.go.id, dibahas oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020, pada Kamis (20/4/2020), yang mengatakan bahwa “keberhasilan negara bukan hanya bagaimana negara mampu menangani wabah dengan cepat tapi bagaimana juga bisa melakukan pemulihan ekonomi”.

Pernyataan presiden tersebut di terjemahkan dalam berbagai bentuk kebijakan seperti salah satunya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Kebijakan tersebut diterbitkan dengan tujuan dunia usaha dan perindustrian dapat berjalan sebagaimana biasanya, sehingga roda perekonomian dapat berangsur pulih dengan tetap meminimalisir resiko penularan covid-19.

Pada tanggal 20 juli 2020, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan presiden yang selanjutnya disebut perpres ini terbit dengan alasan bahwa pandemi covid-19 telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, juga jika dibedah dari regulasi ini, pemerintah merasa bahwa dampak dari pandemic covid-19 ini dapat membahayakan perekonomian nasional.

Maka dengan langkah pemerintah menerbitkan Perpres 82 tahun 2020, semakin meyakinkan meyakinkan khalayak public bahwa arah kebijakan new normal yang di gaungkan dari pertengahan bulan mei lalu tertuju pada pemulihan roda ekonomi kala pandemi. Berlakunya kebijakan ini, telah berdampak terhadap banyak sektor, termasuk dunia pendidikan.

Hilangnya Keistimewaan Pendidikan

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, hal itulah yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

Mengutip dari perkataan Magadar Situmorang yang dilansir dari bebas.kompas.id, yang mengatakan bahwa “Kampus menjadi sebuah komunitas akademik (communio/communion/ community) di mana mahasiswa dan dosen bertemu, bersatu, dan berdialog dalam semangat kebenaran (caritas in veritate). Lewat pertemuan kelas, mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diuji secara kritis. Melalui praktikum di laboratorium dan studio, keterampilan dan kemahiran diasah.

Dalam seluruh proses dan interaksi dengan dosen dan sesama mahasiswa itu, mahasiswa membangun tak saja kematangan intelektual, tetapi juga kedewasaan diri, serta mengembangkan kebajikan (virtue), seperti sikap toleran terhadap perbedaan pendapat dan perbedaan lain.

Maka, ketika pengalaman belajar dalam komunitas seperti itu (experiential learning) tak lagi dapat berlangsung secara tatap muka, tetapi jadi tatap maya, masih pantaskah mahasiswa dan orangtua membayar mahal”.

Pengembangan potensi mahasiswa akan sulit dibentuk jika pendidikan yang dilakukan hanya dalam pembelajaran secara daring, karena yang diberikan oleh lembaga pendidikan sebatas transfer knowledge dari mata kuliah yang dipelajari tanpa adanya interaksi sosial secara langsung.

Sehingga dengan hilangnya interaksi sosial, maka bentuk assosiatif dan disasosiatif yang khas dalam keberlangsungan diskursus intelektual tidak akan dirasakan. Di sisilain, sejak fenomena pembelajaran daring berjalan, maka keistimewaan kampus berupa fasilitas pembelajaran konvensional seperti perpustakaan, fasilitas kelas, labolatorium, taman, kantin dan semua hal yang biasa dipakai di kampus secara otomatis tidak di gunakan.

Maka dengan fenomena yang telah disebutkan, akan menjadi pertanyaan besar jika pihak kampus dan pemerintah tidak menurunkan dan menyesuaikan biaya UKT/SPP yang dibayar oleh peserta/calon peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Relasi Perguruan Tinggi, Pandemi Dan Dampak Ekonomi

Argumentasi tuntutan diturunkannya biaya UKT/SPP yang dibayar mahasiswa, selain dari hilangnya keistimewaan kampus dapat dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini. Turunnya pendapatan masyarakat akibat pandemic dan diberlakukannya pembatasan aktifitas di bidang perekonomian dan perindustrian melalui kebijakan PSBB, dapat menjustifikasi harus diturunkannya pembayaran UKT/SPP yang dibayar.

Dilihat dari data Kemenaker per 27 Mei 2020, sektor formal yang dirumahkan mencapai 1.058.284 pekerja dan yang di-PHK sebanyak 380.221 orang pekerja. Sedangkan pekerja informal yang terkena dampak, dirumahkan dan PHK mencapai 318.959 orang, sehingga totalnya ada 1.757.464 orang dirumahkan dan PHK.

Tentunya data ini belum termasuk pekerja informal seperti para pedagang kecil di sekitaran kampus seperti pedagang makanan, minuman, dan banyak pedagang lain yang kehidupan perekonomiannya bergantung kepada kehidupan kampus. Bahkan, dilansir dari mediaindonesia.com pada kamis (25/06/2020) Ketua kamar dagang dan industry Indonesia menyebutkan bahwa “yang dirumahkan atau alami PHK sebanyak 6,4 juta orang dan bertambah setiap bulannya,”.

Hal ini semakin menjustifikasi bahwa dengan argumentasi dampak ekonomi, pembayaran UKT/SPP mahasiswa harus segera di turunkan. Kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan terkait keringanan pembayaran UKT dan subsidi kepada mahasiswa PTS yang orang tuanya terkena dampak ekonomi akibat pandemic dirasa kurang maksimal karena tidak adanya penyesuaian ulang dan tanpa mempertimbangkan hilangnya keistimewaan kampus yang sudah terbiasa mahasiswa alami ditengah terpuruknya kondisi ekonomi.

Tidak Normal!

Sejak mencuatnya kasus pertama covid-19 bulan februari lalu juga setelah ditetapkannya permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, negara seolah-olah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang kontroversial dari mulai mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas System Keuangan yang mana perppu ini menuai banyak sorotan terutama pada pasal 27 terdapat celah yang dapat digunakan untuk penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah dengan dalil untuk menangani Covid-19, tidak akan bisa di gugat meskipun terdapat kerugian materil.

Selain itu di sudut senayan legislatif memutuskan untuk tetap melanjutkan pembahasan 50 RUU yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas 2020, termasuk RUU Omnibus law Cipta Kerja yang dirasa tidak memanusiakan buruh dengan meliputi permasalahan system outsorcing, kontrak kerja, cuti hamil dan etika dasar sosial lainnya, juga lebih condong kepada investor asing dan lebih mengarah kepada perbudakan modern.

Pengesahan RUU Minerba yang Invetor friendly dikarenakan UU Minerba ini berpotensi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang pada kenyataannya lebih menguntungkan para investor dengan mempermudah segala bentuk izin usaha dan penjaminan batas waktu operasi yang begitu lama.

Dan masih banyak kebijakan lainnya yang dirasa masih banyak kejanggalan didalamnya seperti RUU HIP, RUU KUHP, RUU KPK dan kebijakan lainnya. Secara aplikatif, kartu prakerja yang diduga tidak melalui hasil kajian yang komprehensif dirasa tidak berdampak secara signifikan terhadap masyarakat luas meski telah mengeluarkan anggaran sebanyak 20 Triliyun rupiah. Selain itu, resesi ekonomi yang menghantui negara sangat perlu diwaspadai. Subsidi silang anggaran yang tanpa transparansi juga akan menjadi banyak persoalan.

Namun dengan adanya Covid-19 ini, pemerintah seolah-olah mengambil kesempatan untuk membuat banyak kebijakan seperti yang telah di sebutkan sehingga ia bisa leluasa tanpa harus takut diawasi oleh mahasiswa.

Bangkit Dari Kampus!

Kehilangan keistimewaan dalam kelangsungan aktifitas pendidikan merupakan hal yang dirasakan oleh seluruh mahasiswa. Penyesuaian biaya UKT/SPP mahasiswa dengan fasilitas yang didapatkan terlebih di tengah terpuruknya kondisi perekonomian sudah seharusnya direalisasikan.

Selain itu, berbagai kejanggalan dan kesalahan serta kegagalan pemerintah dalam mengelola negara perlu mendapat perhatian serius dari mahasiswa. Maka sudah waktunya mahasiswa bersatu bangkit dari kampus untuk melawan ketidak adilan dan penindasan serta mewujudkan normal yang sesungguhnya.

Sansan Redi Taufik
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Bandung.

1 KOMENTAR

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here