Nggak Ada Anggaran, 2.300 PJU di Garut Mati

Masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah rusak atau tidak maksimal di Kabupaten Garut menjadi sorotan DPRD Jawa Barat. Pasalnya, PJU yang mati dapat membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan raya.

Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Jabar menyambangi UPTD PPP LLAJ Wilayah Pelayanan III Kabupaten Garut Dishub Jabar seperti dikutip, Minggu (10/3). Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, hampir 2/3 atau 2.300 dari 3.400 titik PJU yang mati.

"Kami rasa ini masalah yang serius dan memprihatinkan karena bisa mengancam keselamatan pengguna jalan, sehingga ini harus diseriusi oleh Pemprov bersama stakeholder terkait," kata Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Tetep Abdulatip

Tetep mengungkapkan, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan khususnya UPTD PPP LLAJ Wilayah Pelayanan III Kabupaten Garut ini yaitu tidak ada anggaran pada 2023. Sehingga sarana dan prasarana tidak berjalan dengan maksimal.

Selain itu, lanjut Tetep, ada beberapa sarana yang harus dimiliki oleh UPTD PPP LLAJ Wilayah Pelayanan III Kabupaten Garut di antaranya Skylift, marka jalan, warning light. Maka dari itu Komisi IV akan mendorong demi terwujudnya sarana yang mumpuni.

“Beberapa catatan Komisi IV terkait UPTD ini ialah tdak ada anggaran pada 2023, tidak punya sarana yang mumpuni dalam hal ini skylift, mengingat ada pembangunan PJU yang baru 160an titik , kemudian ada marka jalan hanya diangka 38000 meter, kemudian ada warning light tapi hanya 6 unit pada tiga titik, harus diperbanyak karena terdapat banyak titik rawan di jalan," beber Tetep.

Tetep berharap, UPTD PPP LLAJ Wilayah Pelayanan III Kabupaten Garut bisa bekerja dengan maksimal walau terbatas anggaran. Hal ini harus ada tindak lanjut yang harus menjadi perhatian serius dari DPRD melalui Badan Anggaran termasuk dari TAPD untuk melakukan penganggaran terkait keselamatan transportasi.

Komisi IV akan mendorong Dishub dan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Mudah-mudahan UPTD ini bisa bekerja dengan maksimal walaupun ada prediksi 2025 anggaran turun, serta semoga ada keseriusan dari DPRD melalui Badan Anggran, termasuk dari TAPD untuk memperhatikan keselamatan transportasi ini," tandasnya.