Ngobrol Perkara Kedaerahan, IMK Cirebon Bahas Akselerasi Smart Village untuk Pembangunan Desa

Ikatan Mahasiswa Kuningan (IMK) wilayah Cirebon menggelar kegiatan Ngobrol Perkara Kedaerahan (Ngopdar) dengan mengusung tema "Akselerasi Smart Village untuk Pembangunan Desa".

Ketua IMK Wilayah Cirebon, Alif Fathul Aziz menerangkan, kegiatan ngopdar sebuah diskusi interaktif dengan tujuan untuk mempercepat laju akselerasi smart village di Kabupaten Kuningan, khususnya yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

"Kegiatan ini kita mulai dengan beberapa narasumber yang ada, dan Alhamdulillah dari kementerian desa juga hadir ibu Helmiati sebagai kepala pusat pengembangan daya saing dan Kementrian Desa PDTT untuk menyampaikan beberapa hal yang harus dipercepat dalam pertumbuhan digitalisasi di kabupaten Kuningan," ujar Alif, di Kantor Desa Kertayasa Kecamatan Sendangagung, Selasa (29/3). 

Alif menerangkan, peserta ada 60 orang terdiri 20 kepala Desa, 20 kader desa digital, dan komunitas digital desa. Ke depan, pihaknya berencana akan membentuk komunitas digital Kabupaten Kuningan. 

"Untuk menghindari blankspot dan mengakses command center yang sekarang ada di Kuningan nanti komunitas digital desa kita kumpul membuat Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) yang nanti tugas pokok dan fungsinya sama dengan command center di kabupaten atau Command center di desa," terangnya. 

Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda, menegaskan, Smart Village (desa cerdas) merupakan langkah solutif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan desa. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa.

"Smart Village merupakan gabungan digitalisasi teknologi dengan pengembangan sumber daya alam yang ada, untuk membangun sumber daya manusia desa, mendukung perekonomian warga, menjaga kelestarian lingkungan, membangun infrastruktur desa sesuai kebutuhan, dan tentu percepatan pencapaian kesejahteraan warga desa," ungkap Wabup Edo sapaan akrabnya. 

Edo menjelaskan, Smart Village tidak bisa dilepaskan dari perkembangan konsep Smart City. Dalam hal ini, desa juga memerlukan pembaharuan dan adopsi terhadap perkembangan teknologi informasi. Namun, menurutnya, desa memiliki pola pembangunan yang berbeda dengan kota.

Desa, lanjut Edo, merupakan suatu entitas masyarakat yang memiliki karakter dan tradisi yang khas. Oleh karena itu, desa cerdas harus berdasarkan lokalitas karakteristik dan budaya serta bertujuan untuk penguatan kelembagaan, pemberdayaan, kelestarian tatanan sosial dan struktur masyarakat pedesaan.

"Jadi dengan adanya program Smart Village/desa cerdas ini sangat tepat sekali dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan yaitu, pemantapan daya saing daerah berbasis desa," ujarnya. 

Untuk keberlangsungan dan terwujudnya Smart Village dengan baik, Edo berharap, agar para kepala desa dapat mengalokasikan anggaran dari Dana Desa dalam APBDES. 

Karena, Edo mengatakan, kegiatan ini termasuk ke dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang merupakan salah satu prioritas kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

"Program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa sendiri bertujuan agar desa cerdas menjadi alat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas desa dalam penggunaan dana desa," kata Edo. 

Dirinya meminta agar pemerintah desa beserta seluruh pelaku program Smart Village dapat mengoptimalkan fungsi ruang komunitas digital yang ada di desa. 

Selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terlebih kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Pemberdayaan BUMDES, pelatihan UMKM desa, pengelolaan sampah desa, pengembangan wisata desa, pelayanan kesehatan masyarakat, dan lain-lain yang berbasis aplikasi, kedepannya bisa dilaksanakan di desa," pungkasnya.