Potensi pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia dinilai mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah, khususnya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, kurangnya promosi membuat berbagai potensi tersebut kurang teroptimalkan.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), Hariyadi Sukamdani dalam Munas ke-17 PHRI Tahun 2020 yang berlangsung di Kabupaten Karawang, Senin (10/2).
"Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata beragam. Kunjungan wisata setiap tahun naik mulai dari 2014 yang berjumlah 9,44 juta menjadi sebesar 16,1 juta orang di 2019. Namun, target kunjungan di nilai masih kurang, karena minimnya koordinasi mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga promosi," ungkap Hariyadi.
Padahal, sambung Hariyadi, Kementerian Pariwisata di 2018 telah menganggarkan sebesar Rp 1,678 triliun untuk wisata di Indonesia. Namun, anggaran yang terbilang besar tidak diimbangi promosi yang biasa dilakukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI).
"Inilah yang membedakan antara Indonesia dengan negara lain yang miliki tourism board atau badan promosi yang aktif. Padahal ini sudah diamanatkan dalam UU nomor 10 tahun 2009," ucapnya.
Bagi PHRI, kata dia, BPPI merupakan pihak yang sangat berperan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia, termasuk dari segi pengembangan potensi wisata, dan mitra strategis bagi pemerintah.
"BPPI adalah mitra pemerintah dan bukan pesaing. Kami harap BPPI diaktifkan lagi karena perkembangan dunia wisata ini sifatnya dinamis dan perlu adanya respon cepat dari pemerintah," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved