rmoljabar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bandung Barat menilai, tanpa kebijakan tegas pemerintahan daerah, mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di  KBB akan sulit diputus. Pasalnya, hingga saat ini, puluhan ribu buruh dan pekerja di KBB masih terus melaksanakan kegiatan produksi perusahaan di tengah massifnya wabah corona.

Konsulat Cabang (KC) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) KBB, Dede Rahmat mengatakan, kebijakan lockdown (menutup diri) oleh Pemda KBB seharusnya tidak hanya berlaku untuk sektor pendidikan, pariwisata, dan lainnya saja melainkan harus ada pula ketegasan dan keberanian untuk menghentikan sementara kegiatan produksi di berbagai perusahaan di KBB. Sebab, tidak sedikit perusahaan-perusahaan tersebut melibatkan para pekerja lokal dan Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk TKA asal China sehingga, rentan terjadi perluasan penyebaran virus corona diantara para pekerja dan buruh.

“Virus ini bukan datang dari Indonesia, tapi dari warga asing. Saat ini sudah keluar kebijakan dari Pemda supaya siswa sekolah belajar di rumah, pelayanan publik work from home (WFH), pariwisata di tutup tetapi bagaimana dengan pekerja yang berhadapan secara langsung dengan warga negara asing masih tetap dipekerjakan? Harusnya ada juga kebijakan untuk menutup sementara kegiatan produksi perusahaan,” ungkap Dede saat dihubungi, Kamis (26/6).

Tanpa adanya ketagasan kebijakan Pemda untuk menghentikan sementara kegiatan produksi perusahaan, dia menilai, upaya Pemda KBB dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona akan sulit terealisasi secara efektif sepanjang perusahaan di KBB belum menghentikan kegiatan produksi. Karena, para pekerja di perusahaan tersebut dapat menjadi objek yang rentan terinfeksi wabah corona.

“Karena mereka setiap hari harus berkumpul dan berinteraksi langsung dengan teman sekerjanya bahkan, tidak sedikit perusahaan di KBB ini masih banyak TKA yang setiap harinya harus bertatapan langsung dengan para pekerja, sehingga para pekerja ini rentan terinfeksi virus corona,” terangnya.

Berdasarkan data Disnakertrans KBB, pada tahun 2020 ini terdapat 981 TKA yang tersebar diberbagai perusahaan di KBB termasuk, di proyek nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di bawah naungan perusahaan China Railway Group Limited sebagai anak perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Diakui Dede, pihaknya telah menyarankan Kepala Disnakertrans KBB dan Bupati Bandung Barat untuk mengeluarkan imbauan penghentian kegiatan produksi perusahaan untuk sementara waktu, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan.

“Ini kan sifatnya itu urgensi ya, karena kita melihat para pekerja di pabrik maupun perusahaan lainnya itu menjadi kelompok yang rentan makanya kita hubungi kepala dinas dan kepala daerah tapi tidak ada tanggapan dari mereka dan kami menyayangkan sikap lamban Pemda KBB ini,” tukasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here