Partai Gelora Menolak PKS Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merapat dan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, PKS diduga telah meracuni suasana politik dengan narasi adu domba selama Pemilihan Presiden 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik, menyatakan bahwa jika PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, hal itu akan menciptakan perpecahan antara PKS dan basis ideologisnya. "Apakah PKS, yang sekarang ingin merapat karena alasan proses politik telah usai, bisa dengan mudah mengubah narasi ideologisnya? Bagaimana dengan pendukung fanatiknya? Terlihat ada perbedaan sikap antara elit PKS dan pendukungnya," ujar Mahfuz Sidik seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/4).

Menurut Mahfuz, selama kampanye Pemilihan Presiden 2024, PKS telah melancarkan serangan negatif terhadap Prabowo-Gibran, terutama Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, dan Presiden Joko Widodo. "Selama kampanye, PKS banyak menggunakan narasi yang sangat ideologis dalam menyerang Prabowo-Gibran," tambahnya.

Mahfuz juga menyoroti narasi yang dianggapnya berasal dari PKS, seperti menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena pada tahun 2017 Anies Baswedan didukung oleh Partai Gerindra menjadi calon Gubernur Jakarta.

Selain itu, Mahfuz mengungkap bahwa PKS sering memunculkan narasi yang memecah belah masyarakat, seperti menuduh Prabowo sebagai pengkhianat karena bergabung dalam Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada tahun 2019.

"Jokowi dan Prabowo selama ini telah mengingatkan untuk tidak mengadu domba politik dan ideologi. Narasi-narasi semacam itu berpotensi memecah belah masyarakat secara politis dan ideologis, yang sejauh ini telah diingatkan oleh keduanya," tegas Mahfuz.