Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia karena banyaknya daerah serapan air yang sudah beralih fungsi. Hal itu bisa terjadi akibat penggundulan hutan, penyempitan, pendangkalan sungai hingga pembangunan yang jor-joran.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai, banjir terjadi karena pembangunan property secara jor-joran, tanpa mengindahkan fungsi lahan sebenarnya. Penyempitan saluran air hingga selokan dinilai sebagai korban dari tembok-tembok rumah.
"Terkadang tidak mengindahkan apakah tanah rawa, apakah sawah, apakah cekungan danau semuanya dibabat dan diembat," ujar Dedi, Kamis (02/01).
Namun demikian, politisi Partai Golkar tersebut meminta agar semua pihak tidak saling menyalahkan atas banjir yang terjadi. Pasalnya, kerusakan alam yang menyebabkan banjir adalah tanggung jawab dan kesalahan bersama.
"Jangan saling menyalahkan, karena ini adalah kesalahan kolektif secara bersama," kata Dedi.
Dedi pun mengajak semua pihak memperbaiki kesalahan, termasuk membenahi tata ruang dan bangunan. Menurutnya, publik jangan hanya bergerak dan sibuk ketika banjir datang, namun tidak peduli ketika hujan usai.
"Saatnya benahi tata ruang dan bangunan selamatkan lingkungan serta bangun kesadaran," tandasnya.
Diketahui, sejumlah wilayah di Pulau Jawa terdampak banjir, bahkan dari Selasa (31/12) hingga Rabu (01/01) 150 rumah terendam banjir. Di Kabupaten Karawang, sedikitnya 11 Desa di enam kecamatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30-150 cm.
© Copyright 2024, All Rights Reserved