Ilustrasi alokasi dana desa/Net

rmoljabar Pemerintah Desa (Pemdes) diminta untuk memperhatikan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi RI terkait alokasi penggunaan Dana Desa.

Pasalnya, penggunaan Dana Desa khusus pada tahun 2020 harus mengacu pada Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Begitu Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKS, Junaedi menanggapi kemungkinan karantina kesehatan di tingkat desa.

Junaedi pun mewanti-wanti Pemdes menggunakan Dana Desa untuk padat karya tunai desa bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Selain itu, Dana Desa harus dialokasikan untuk tanggap Covid-19 tingkat desa.

“Pemerintah Desa memiliki kewajiban memberikan bantuan logistik untuk keluarga ODP, PDP dan positif corona, “ ujar Junaedi, Kamis (26/3)

Bahkan, Junaedi menyatakan, Pemdes juga diperintahkan untuk membantu warga yang baru datang merantau dari daerah terdampak Covid-19.

“Dalam SE Nomor 8 tahun 2020 ini bantuan logistik tidak hanya untuk warga yang diisolasi, tapi untuk warga yang baru datang dari daerah yang terdampak Covid-19, “ tuturnya.

Senada, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, DPMPD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan meminta Pemdes mengikuti SE Kemendes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

“Semua Pemdes harus memperhatikan SE Nomor 8 Tahun 2020,  Itu jadi referensi untuk desa,” tegas Nanan.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here