Kades Leuwidinding, Cirebon, Imas Rasdianto/RMOLJabar

rmoljabar Saat ini Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Cirebon memberikan perhatian serius terhadap UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk penanganan Covid-19 yang berdampak terhapusnya dana desa (DD).

Demikian dikatakan Kades Leuwidinding, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Imas Rasdianto menanggapi langkah para Kepala Desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Imas menilai kebijakan keuangan penanganan Covid-19 yang berdampak terhapusnya DD merupakan langkah yang tidak tepat dilakukan Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Desa sangat membutuhkan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa.

“Sangat tidak tepat Pemerintah Pusat mencabut Dana Desa, dalam situasi dan kondisi saat ini, kami sangat mendukung adanya JR di MK merupakan langkah yang sangat tepat,“ ujar Imas, Rabu (1/7).

Terpisah, Camat Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Edi Prayitno mengharapkan Dana Desa tidak dihilangkan, karena Pemerintah Desa dipastikan akan berteriak apabila hal tersebut terjadi.

“Dipastikan para Kuwu akan berteriak jika DD dihilangkan, kami Pemerintah Kecamatan tentunya berharap Pemerintah Pusat tidak merealisasikan dihilangkannya DD,“ ujarnya

Sementara itu, anggota DPRD Jabar, Yuningsih mengaku belum begitu mengetahui alasan Pemerintah Pusat mencabut Dana Desa untuk Pemerintah Desa dalam UU No 2 tahun 2020 tersebut.

“Ini kan dilematis, karena Dana Desa masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa yang merupakan Pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,“ ujar poltisi PKB tersebut.

Yuningsih berharap Pemerintah Pusat mengkaji ulang agar tidak menghapus Dana Desa pada saat sekarang, karena DD sangat bermanfaat bagi kehidupan di pelosok daerah.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here