Ilustrasi/Net

rmoljabar Tim Gugus Tugas Kewirausahaan Jawa Barat, Fardi N Anafi melempar sinyal darurat. Pasalnya, saat ini usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi sektor yang terdampak paling parah oleh pandemi virus corona baru atau Covid-19.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Jabar, sebanyak 37.200 UKM di Jabar terdampak langsung Covid-19. Bahkan, 40 persen di antaranya terpaksa menutup usahanya secara total.

“Krisis ekonomi 1997 dan krisis 2008 diselamatkan oleh sektor UMKM sebagai sektor yang mampu bertahan dalam krisis. Berbeda dengan kondisi Covid-19 yang berdampak ekonomi kepada seluruh sektor, bahkan UMKM menjadi sektor yang terdampak cukup parah,” ucap Fardi di Bandung, Sabtu (25/7).

Menurutnya, jika UMKM terdampak maka daya beli baik masyarakat di tingkat nasional maupun regional Jabar pun berpotensi menurun. Pasalnya, UMKM berkontribusi sekitar 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Oleh karenanya, pemerintah harus secara total dan maksimal mengupayakan UMKM agar tetap bertahan dan tumbuh di tengah pandemi Covid-19, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi di Jabar.

“Apalagi, Jabar merupakan provinsi dengan Jumlah populasi terbanyak di Indonesia dan tentunya jumlah UMKM terbanyak di Indonesia,” ungkapnya.

Ia menilai, upaya yang dapat dilakukan pemerintah, yakni menjaga agar modal kerja UMKM dapat tersalurkan, sehingga UMKM masih mampu menjalankan operasionalnya, termasuk menggaji karyawannya.

“Modal kerja ini adalah dana murah dengan rate yang rendah yang diharapkan bisa hadir melalui bank daerah melalui direktorat khusus UMKM,” imbuhnya.

Selain modal kerja, kata Fardi, pemerintah juga harus menunjukkan langkah kongkretnya terhadap permintaan produk UMKM. Tidak hanya mempertemukan pelaku UMKM dalam format pelatihan bisnis dan digitalisasi semata, namun juga memberikan anggaran pembelanjaan daerah melalui UMKM secara nyata.

“Sehingga, pemerintah turut menjadi offtaker dalam membelanjakan barang dan jasa dari para pelaku UMKM melalui anggaran APBN, APBD, BUMN, dan BUMD,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Jabar, Surya Batara Kartika menegaskan, penawaran (supply) dan permintaan (demand) harus tetap terjaga dalam upaya pemulihan ekonomi Jabar.

Mengingat program dan kebijakan pemerintah kini mulai berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dan regional dengan memprioritaskan UMKM secara spesifik, pihaknya berharap, implementasi pemulihan ekonomi Jabar segera terealisasi dan termonitor dengan baik.

“Terutama gelontoran modal pinjaman bantuan UMKM dengan bunga rendah dan syarat ringan harus dapat dilaksanakan. Jika pemerintah tidak lebih dekat dan mendalam pada tataran implementasi, maka ancaman resesi ekonomin bisa dipastikan semakin terasa,” tuturnya.

Pihaknya juga berharap, pemerintah di Jabar melalui bank pembangunan daerah maupun bank daerah di setiap kabupaten/kota segera memberikan intruksi fokus mempercepat penyaluran bantuan modal kerja bagi UMKM, agar stimulus itu dapat menggerakkan dan menyelamatkan ekonomi Jabar.

“Selain itu, tidak mempersulit proses pengajuan modal kerja baru bagi para UMKM di berbagai sektor usaha,” tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here