Pemkab Cirebon Alokasikan Rp5,6 Miliar Untuk Berdayakan UMKM

Pemulihan ekonomi jadi perhatian dalam perubahan angggaran di Kabupaten Cirebon dan sudah disetujui pada Sidang Paripurna yang dilaksanakan pada Jumat 4 September 2020, kemarin.


Demikian dikatakan Kabag Humas Pemkab Cirebon, Nanan Abdul Manan pada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu (6/9)

Kabag Humas Pemkab Cirebon inipun mengklaim program pemulihan ekonomi dalam perubahan anggaran ini akan banyak melibatkan masyarakat dan digunakan untuk program Usaha mikro Kecil Menengah. Dukungan terhadap UMKM ini, diharapkan bisa mendorong stabilitas ekonomi di Kabupaten Cirebon.

"UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang sangat besar. Harus didukung, untuk bisa mendorong stabilitas ekonomi Kabupaten Cirebon," ujarnya

Nanan mencontohkan, Pemkab Cirebon melalui dinas terkait, akan menggelontorkan dana sebesar Rp 5,6 Milyar untuk pemberdayaan usaha mikro.

Pemberdayaan tersebut salahsatunya diperuntukan pengrajin batik berupa pembenahan akses pasar dan permodalan untuk UMKM. Selain itu, dalam anggara perubahan ini juga Pemkab Cirebon juga memberikan dukungan untuk penguatan standarisasi mutu produk.

"Salah satunya, yaitu fasilitasi sertifikasi PIRT dan sertifikat halal bagi UMKM," kata Nanan.

Masih kata Nanan, sebagai langkah konkrit, Pemkab Cirebon juga melakukan pengadaan batik Pemda, dengan melibatkan para pengarjin batik dan UKM di Kabupaten Cirebon.

"Nilainya sekitar Rp 1,9 Milyar," kata Nanan.

Nanan mengungkapkan, alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi, sejalan dengan program yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, diharapkan kondisi ekonomi di Kabupaten Cirebon bisa segera kembali stabil dan ikut mendukung stabilisasi ekonomi nasional.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwani Indriyati menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat soal bantuan subsidi bagi UMKM. Ia menumpamakan kebijakan tersebut ibarat bola tanggung.

"Volume bantuannya sangat terbatas, sedangkan dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh semua pelaku UMKM," ujarnya.

Legislator Golkar ini menilai bila program bantuan ini tidak akan efektif dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 pada sebagian besar UMKM.

“Program bantuan UMKM ini menjadi rebutan bagi semua UMKM, karena Pemerintah Pusat memberikan bola tanggung dengan menggulirkan program bantuan dengan volume yang sangat terbatas,” Demikian Diah Irwani Indriyati.