Ketua FPKP Kabupaten Subang Aif Saefulrohman/Ist

rmoljabar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang diduga gagal membayar sejumlah proyek infrastruktur pada 2019. Kejadian itu bisa terjadi lantaran ada penyalahan kewenangan keuangan.

 

Hal itu disampaikan Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kabupaten Subang Aif Saefulrohman, Jumat (10/1).

“Kalau proyek program yang saat ini sudah diselesaikan, sebelum itu diumumkan seharusnya uang sudah siap. Tetapi ini pekerjaan proyek sudah selesai uang tidak ada, dan ini menjadi masalah,” kata Aif.

Aif menegaskan, pihak legislatif harus bisa menggunakan Hak Interpelasi, agar masyarakat tahu apa yang terjadi di Subang. Akibat kegagalan pembayaran 2019 ditambah pinjaman ke bank BJB tahun lalu, otomatis utang piutang Kabupaten Subang menumpuk.

“Jadi Subang sudah sangat banyak masalah, dan bagaimana mau membayarnya,” tegasnya.

Kejadian disclaimer yang saat ini terjadi (gagal bayar proyek pekerjaan), kata Aif, dipastikan pengelolaan Pemerintahan Subang bakal diambil alih oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian ini, karena banyak orang yang dirugikan,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here