Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi saat berdiskusi dengan Kepada Dinas PUPR/RMOLJabar

rmoljabar Pengembang perumahan dan kawasan industri besar yang berdiri sejak tahun 90-an akhir di Kabupaten Bekasi, hingga sekarang belum menyerahkan kewajiban Fasos Fasum kepada Pemkab Bekasi.

 

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto menerangkan, menurut Perda Nomor 09 tahun 2017 pasal 15 ayat 2 poin 2 tentang penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana & utilitas perumahan, rumah susun dan perniagaan di Kabupaten Bekasi, pengembang harus menyerahkan lahan fasos fasum sebanyak 4 persen dari total luasan.

“Hasil konfirmasi terbaru ke PUPR, bahwa pemerintah daerah pernah melakukan evaluasi beberapa pengembangan diantaranya Jababeka masih memiliki utang Fasos seluas 62 hektare, Ejip masih utang 11 Hektar, adapun Lippo juga masih belum terpenuhi termasuk Pengembang Kota Deltamas,” kata dia, Selasa (14/1).

Prinsipnya, kata Politisi PKS tersebut, sebagai warga Bekasi, dirinya berterima kasih kepada para pengembang yang telah ikut membangun Kabupaten Bekasi. Hanya saja, dirinya menilai masih ada kewajiban yang perlu segera diselesaikan.

Untuk itu, pihaknya meminta Kepala Dinas PUPR segera mengambil langkah guna merapikan aset-aset pemerintah daerah yang masih tertahan agar menjadi aset kekayaan daerah dan juga menjadi tempat yang tepat untuk pengembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here