Penghentian Pembangunan E-Warung, DPRD Kabupaten Cirebon: Penegakan Perda Jangan Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Penghentian Pembangunan E-Warung, DPRD Kabupaten Cirebon: Penegakan Perda Jangan Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Ketegasan aparatur penegak Perda (Pol PP Kabupaten Cirebon) jangan hanya dilakukan pada masyarakat kecil, tapi juga harus pengusaha besar atau instansi lainnya.


Demikian dikatakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Abdul Rohman saat menanggapi penghentian paksa pembangunan E-Warung Desa Mertapada Wetan Astanajapura Cirebon, Rabu (24/6)

Legislator PDI Perjuangan ini pun sangat menyayangkan tindakan tegas Pol PP Kabupaten Cirebon hanya dilakukan pada level bahwa, namun tidak pada pelanggar kelas kakap.

"Penegakan peraturan seharusnya tidak pandang bulu, hukum harus jadi Panglima dan berlaku untuk semua," tegas Rohman.

Rohman meminta, Pol PP Kabupaten Cirebon tidak tebang pilih, penegakan perda juga harus berlaku pada para pengusaha besar yang tidak taat aturan yang berlaku di Kabupaten Cirebon.

Terpisah, Aktivis LSM Aldera, Warcono mengatakan Pol PP Kabupaten Cirebon harus berani menindak tegas para pelanggar, karena pembangunan gedung itu kasat mata.