Fajri Syahiddinillah/Ist

SUDAH sangat jelas sebagai dasar PKPU Nomor 5 tahun 2020. Bahwa seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan corona virus (Covid-19).

Akan tetapi, realita di lapangan masih ada penyelenggara dalam melaksanakan tahapan belum menggunakan protokol kesehatan. Padahal sebagaimana seharusnya dalam peraturan PKPU Nomor 5 tahun 2020 sudah sangat jelas penggunaan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar.

Apabila masih ada penyelenggara yang abai terhadap protokol kesehatan ialah wujud pengabaian terhadap kesehatan masyarakat, padahal dengan syarat tersebutlah pilkada saat ini dilanjutkan. Bahwa pilkada harus dilaksanakan dengan tanpa menimbulkan ekses negatif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

Kemudian rincian dalam temuan kami di lapangan di antaranya sebuah foto dalam kegiatan penyerahan berkas calon petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kelurahan Leuwinanggung oleh PPS kepada Ketua PPK yang mana pada saat penyerahaan berkas itu ketua PPK tidak menggunakan masker.

Tambah lagi ada foto penyerahan berkas petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dari PPS sukamaju ke PPK Cilodong didampingi oleh PKD yang mana pada saat itu tidak menggunakan masker.

Selanjutnya foto saat pendaftaran petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) Kelurahan Cilodong terlihat tidak menggunakan masker. Kemudian masih banyak lagi temuan-temuan penyelenggara yang tidak menggunakan protokol kesehatan.

Pada akhirnya harapannya kedepan bahwa penggunaan protokol kesehatan bukan hanya sebuah perkataan, akan tetapi perlu direaliasasikan karena bagaimanapun wajah penyelenggara ada di tangan mereka.

Tidak dapat dipungkiri peran pemerintah menjadi sentral terkait penyelenggara yang belum menggunakan protokol kesehatan karena belum tersedianya APD bagi penyelenggara.

Maka dari itu, DEEP Kota Depok mendorong Pemerintah Kota Depok untuk segera menyediakan anggara untuk KPU dan Bawaslu sehingga percepataan pengadaan APD oleh KPU ataupun Bawaslu untuk jajarannya bisa berjalan dengan lancar.

DEEP Kota Depok juga mendorong Bawaslu Kota Depok untuk proaktif dalam menjalankan tugasnya dan berani untuk mengingatkan serta menindak tegas jika didapati jajaran KPU Kota Depok atau Bawaslu Kota Depok tidak menerapkan protokol kesehatan.

Fajri Syahiddinillah
Penulis adalah Koor Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Kota Depok dan Aktivitas IPM Jawa Barat

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here