Perda Belum Efektif, DPRD Ajak DLH Dan Masyarakat Bersatu Atasi Sampah Di Kabupaten Cirebon

Perda Belum Efektif, DPRD Ajak DLH Dan Masyarakat Bersatu Atasi Sampah Di Kabupaten Cirebon
Masyarakat membuang sampah di pinggir jalan/Ist

Dalam Perda nomor 7 tahun 2012 tentang pengolahan sampah terdapat sanksi administrasi maupun pidana bagi orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon ini.


Tak tanggung-tanggung, para pelanggar diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50 juta. Namun pada kenyataannya banyak warga yang masih membuang sampah di pinggir jalan. 

Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono berharap masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga sembarang apalagi di pinggir jalan.

"Badan jalan dan ruang manfaat jalan adalah milik umum, agar masyarakat bersama-sama menjaga kebersihannya, dengan tidak membuang sampah di sepanjang jalan dan warga yang membuang sampah di jalan tidak mengulanginya kembali," tegasnya, Senin (14/9).

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mengakui walaupun Pemkab Cirebon sudah memiliki Peraturan Daerah dari tahun 2012 lalu, namun belum efektif dalam menanggulangi para pelanggar.

"Kabupaten Cirebon sebetulnya sudah memiliki Perda nomor 7 tahun 2012 tentang pengolahan sampah namun belum efektif," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan selulernya.

Namun begitu, Politisi Nasdem ini mengklaim pihaknya dari komisi III telah mendorong adanya pembahasan antara Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) dengan pihak DLH, agar sampah yang ada di setiap TPS tingkat Desa dapat diangkut oleh DLH ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) milik Kabupaten Cirebon.

"Kami telah mendorong adanya MoU antara setiap Desa dengan DLH, agar sampah dari warga bisa diangkut oleh DLH ke TPA Kabupaten," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon Diah Irwani Indriyati mengatakan, permasalahan sampah yang tidak pernah tuntas ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun harus didukung oleh semua pihak.

"Permasalahan sampah ini harus ditanggulangi bersama, baik dari DLH, DPRD dan masyarakatnya," jelasnya. 

Politisi Golkar ini mengklaim Komisi I sudah mendorong mitra kerjanya yaitu Pemdes untuk membuat tempat pengolahan sampah (TPS) di tingkat Desa. Selain itu pihaknya juga akan kolaborasi dengan Komisi III yang menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

"Kami dari Komisi I tentu akan mendorong setiap Pemdes di Kabupaten Cirebon untuk ikut menangani sampah yang ada di desa. Kami bersama Komisi III akan berkolaborasi untuk mendorong DLH menangani sampah di Kabupaten Cirebon," demikian Diah.