Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin/RMOLJabar

rmoljabar Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 Tahun 2020, persyaratan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwajibkan Partai Politik (Parpol) pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Isi PKPU tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pun mulai disosialisasikan KPU Pangandaran kepada Parpol pemilik kursi di Parlemen.

Informasi yang memadai terkait tahapan, diharapkan KPU Kabupaten Pangandaran bisa dipahami para calon peserta Pilkada yang akan manggung pada 9 Desember mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin menegaskan, beberapa tahapan sudah dilalui. Verifikasi Faktual calon perseorangan yang harusnya masih berjalan, akhirnya dihentikan karena calon mengundurkan diri.

“Terdekat kita akan melaksanakan pemutakhiran data yang diawali dengan rekrutmen PPDP 9 Juli mendatang,” ungkap Muhtadin kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (30/6).

Sementara mengenai PKPU teknis tentang pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi, terang Muhtadin, saat ini masih dalam proses konsultasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Kami kan hanya implementator, tentunya PKPU teknis masih ditunggu. Tapi, sebagai pedoman awal, kita masih gunakan SE KPU RI nomor 20 Tahun 2020,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here