Gustiawan/Ist

PRESIDEN Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo menetapkan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah Bencana Nasional. Ketetapan ini berlaku mulai tanggal 13 April 2020 dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam maka seluruh komponen Bangsa harus menganggap bahwa hal ini sesuatu yang serius dan harus mendapatkan perhatian khusus.

Maka sebagai langkah taktis pemerintah langsung membentuk Gugus guna mempercepat penanganan kasus ini, yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat pusat dan sekaligus memerintahkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menjadi Ketua Gugus Tugas di tingkat Pemerintahan masing-masing.

Penetapan Bencana Nasional ini sontak membuat konsentrasi seluruh komponen Bangsa berubah. Semua perhatian difokuskan pada usaha percepatan penanganan Covid-19, mulai dari Pemerintah, TNI/Polri sebagai Motor Gugus Tugas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hingga sektor-sektor swasta terkena imbas ini.

Terlebih kemudian muncul keputusan beberapa Kepala daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang cukup membuat ruang gerak Masyarakat menjadi terbatas. Mulai dari aktivitas bekerja hingga ibadah. Beberapa masjid tidak menggelar kegiatan Ibadah secara berjama’ah yang inipun didasari oleh Maklumat MUI mengenai tata cara beribadah di tengah-tengah wabah. Sontak, membuat beberapa kalangan masyarakat menjadi bingung dan tidak sedikit yang mengeluh atas kebijakan ini.

Dalam upaya menekan penyebaran dan mempercepat penanganan pandemi ini bahkan daerah-daerah merelokasi, merefokusing anggaran mereka untuk dialokasikan guna penanganan Pademi Covid-19 beserta dampaknya.

Salah satu yang sempat menjadi wacana refokusing adalah anggaran untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah, walau kemudian ditegaskan bahwa anggaran ini tidak disentuh dan tetap aman. Namun, pertanyaan kembali muncul. Apakah pemilihan Kepala Daerah Serentak 23 September 2020 ini akan tetap dilaksanakan? Sementara tanda-tanda Pandemi ini belum berangsur menurun bahkan secara Nasional kurvanya cenderung meningkat. Para pemangku kebijakan segera menggelar rapat untuk menentukan nasib Pemilukada serentak 2020 ini, apakah tetap akan digelar sesuai jadwal, diundur atau ditunda hingga tahun berikutnya.

Hasil kesepakatan eksekutif, legislatif dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu & DKPP) sepakat Pemilukada Serentak ditunda dan tahapan yang sudah berjalan dihentikan sementara sampai ada keputusan selanjutnya. STOP, Tahapan Pemilukada terhenti. Penyelenggaran Adhoc (PPS,PPKD,PPK & PANWASCAM) di nonaktifkan. Tahapan ditunda. Semua menunggu, akankah Pemilukada 2020 tetap ada? Keputusan belum diambil. Semua masih menunggu.

Pembahasan secara daring antara Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu pada Hari Selasa, Tangga 14 April 2020 menyepakati bahwa Pemilukada serentak 2020 yang semula akan dilaksanakan 23 September ditunda menjadi 9 Desember 2020.

Semua Sepakat, semua menerima. Penyelenggara pemilu tancap gas segera menyusun peraturan-peraturan untuk menyusul keputusan tersebut. Mulai dari aturan-aturan teknis pelaksanaan hingga aturan pengaktifkan kembali petugas Adhoc.

Pemilu Di Tengah Bencana, Tantangan Baru Demokrasi Tanah Air

Keputusan melaksanakan Pemilu di tengah bencana bukanlah perkara mudah, walau dari sisi penyelenggara beberapa kali mereka menegaskan kesiapannya. Pertanyaannya. Apakah dengan Sosio Kultural Rakyat Indonesia seperti ini, mungkinkah Pemilu ini berjalan ideal?

Mengingat Pemilukada ini bukan semata soal menggunakan hak pilih pada 9 Desember di TPS nanti, namun jauh dari itu banyak rangkaian tahapan yang harus dilalui dan nyatanya pandemi belumlah menunjukkan tanda-tanda akan menyerah.

Pandemi semakin naik, jumlah penderita semakin banyak dan menyebar di seluruh Nusantara. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung acuh tak acuh terhadap aturan-aturan yang ada terlebih jika aturan tersebut hanya sebatas himbauan atau tidak berdampak pada pidana misalnya, tak jarang mereka mengabaikan.

Begitupun dalam pemilukada ini. Protokol kesehatan akan diterapkan selama proses menuju sampai dengan hari pelaksanaan Pemilukada nanti, mulai dari Verifikasi Faktual (Verfak) dukungan untuk calon perseorangan, Pemutakhiran data Pemilih (Coklit) dan kegiatan Sosialiasi Calon (Kampanye) semua akan berjalan dengan protokol kesehatan melekat, baik pada petugas penyelenggara pemilu maupun peserta serta masyarakat Umum. Maka melaksanakan pemilukada di tengah Pandemi adalah tantangan baru bagi demokrasi Tanah Air.

Pemilu Di Tengah Bencana, Sejarah Baru Demokrasi Indonesia

Kekhawatiran sebagian kalangan baik dari kelompok Masyarakat, Akademis, Organisasi dan Lembaga Kesehatan hingga Politisi akan suksesnya Pemilukada di tengah-tengah Pandemi ini tanpa ekses adalah pekerjaan berat bukan hanya bagi penyelenggara Pemilu namun lebih dari itu adalah tugas yang akan menjadi pembuktian bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa dengan kondisi yang serba terbatas dan dalam ancaman Pandemi yang diprediksi belum berakhir ini. Kita harus mampu melaksanakan Pemilukada dengan sukses dan tanpa menambah kluster baru penyebaran Covid-19.

Dalam upaya menggapai itu sudah barang tentu seluruh komponen Bangsa harus bekerja keras. Kita harus membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa Rakyat Indonesia mampu berubah, mampu menerima tantangan.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi bukanlah sebuah alasan untuk kita menyerah, untuk membuat demokrasi menjadi terancam kualitasnya. Justru dengan keadaan yang serba terbatas kita harus benar-benar mampu mengawal demokrasi ini agar semakin berkualitas.

Hal yang juga rawan dalam suasana Pandemi ini adalah money politic yang akan terkamuflase menjadi bagian dari bantuan sosial terlebih jika dalam satu daerah tersebut ada petahana yang ikut berkompetisi.

Bantuan-bantuan yang hari ini turun, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun Pemerintah Daerah atau bahkan sumbangan pihak ketiga yang dikumpulkan melalui pemerintah setempat harus benar-benar dikawal jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk keuntungan politiknya.

Masyarakat harus sadar bahwa dalam kondisi apapun, perampokan suara dengan iming-iming bantuan atau apapun bentuknya adalah kejahatan demokrasi yang harus dilawan. Masyarakat harus mampu membuktikan bahwa demokrasi kita sudah semakin maju, semakin dewasa dan semakin rasional. Tidak lagi transaksional.

Pengawalan rangkaian tahapan Pemilukada serentak 2020 ini adalah menjadi tantangan dan tanggungjawab bersama. Mari kita buktikan, tunjukkan bahwa kedewasaan Demokrasi. Bahwa rasionalitas dalam memilih itu masih ada, independensi pemilik suara masih terjaga.

Sehingga ujungnya kedaulatan rakyat tetap nomor satu. Rakyat masih bisa berteriak jika suatu saat nanti pemimpin hasil pemilukada ini bergeser dari nilai-nilai kebenaran. Bergeser dari Visi-misi mensejahterakan Warganya. Jika ini berhasil. Maka Pemilu ditengah bencana ini akan menjadi sejarah baru demokrasi Indonesia.

Gustiawan
Penulis adalah Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jabar.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here