Pilkada Watch Maknai Ajakan Mendagri Tito Membully Calon Kepala Daerah Sebagai Kontrol Sosial

Mendagri Tito Karnavian sudah benar atas ajakannya kepada masyarakat untuk mengingatkan para calon kepala daerah agar tidak menciptakan keramaian saat kampanye jelang Pilkada 2020.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu A Permana dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (14/9)

Wahyu mengatakan jika ada kontestan yang masih getol apalagi sampai melanggar protokol kesehatan Tito mengajak masyarakat untuk membully.

"Saya memahami dan membenarkan apa yang disampaikan Mendagri, dalam artian membully itu bahwa saat ini era media sosial, era netizen menjadi reporter, jika ada pelanggaran kepala daerah yang seperti itu siap-siap akan dibully oleh masyarakaat (netizen), jadi setuju dengan pendapat Mendagri itu," ungkapnya. 

Menurutnya, dibully itu dimaknainya atas pelibatan masyarakat sebagai kontrol sosial untuk memperingatkan para calon kepala daerah yang akan berkontestasi sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing di Pilkada serentak nanti.

"Pemimpin itu adalah figur yang akan menjadi tauladan untuk rakyatnya, bagaimana akan menjadi contoh yang baik jika aturan saja sudah dilanggar, jadi patut dan harus kita astisipasi kandididat-kandidat yang hanya punya syahwat politik, sedangkan keselamatan rakyatnya dari Covid-19 diabaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat membully calon kepala daerah yang menciptakan keramaian di tengah pandemi Covid-19.

"Kalau ada calon kepala daerah yang masih buat keramaian, kerumunan, bully saja. Gimana mau jadi pemimpin kalau tidak bisa atur pendukungnya. Bagaimana mau kendalikan Covid-19 kalau sudah terpilih nanti," kata Tito usai Rakor kesiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Satgas Covid-19 di Padang, Sumatera Barat, Rabu (26/8).

Menurut Tito, bully akan menjadi sanksi sosial terhadap calon kepala daerah yang masih menciptakan kerumunan selama proses Pilkada. Tito juga meminta agar seluruh calon kepala daerah memberikan gagasan pengendalian Covid-19 saat kampanye.