Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Imam Hambali/RMOLJabar

rmoljabar Kabupaten Bekasi saat ini merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang paling terdampak wabah virus Corona Virus Disease (Covid-19).

Hingga Jumat (27/3) pagi, tercatat warga yang masuk kedalam Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 310 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 75 orang dan warga yang positif sebanyak 15 orang.

Untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak bekerja dan diam di rumah saja. Namun demikian, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi meminta pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran penanganan dan dampak dari Covid-19 ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi Imam Hambali menuturkan, saat ini pihaknya telah berkirim surat ke pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Bupati Bekasi kaitan pengalokasian anggaran darurat untuk penanganan Covid-19.

“Usulan fraksi PKS untuk mengefektifkan penanganan dari Covid-19 yang dilakukan Pemkab Bekasi. Kan prinsipnya pemda itu gak bisa hanya minta masyarakat tinggal di rumah, kalau sakit ke rumah sakit, nemuin tenaga medis diobatin, gak sesederhana itu,” kata dia, Jumat (27/3).

Ia menyebutkan, perlu ada pengalokasian anggaran khusus untuk mengantisipasi persoalan dan dampak dari Covid-19. Sebagai legislator, ia menyepakati dan menyetujui agar Pemkab Bekasi mengalokasikan dana darurat, anggaran yang diusulkan sebesar Rp 200 miliar.

“Emang tenaga kesehatannya tidak disiapin APD nya, terus rumah sakit yang ada itu apakah cukup tempatnya, apakah cukup tenaga medisnya, perlengkapannya, nah itu harus dihitung. Kalau hanya imbauan menurut saya gak cukup. Maka DPRD itu perlu menyiapkan anggaran darurat, terkait dengan kondisi darurat seperti ini kepada bupati,” bebernya.

“Prinsip sederhananya kita punya anggaran Rp 6,4 triliun lebih. Kemudian, ada biaya langsung 3 triliun lebih. Kemarin kita Silpa, sisa anggaran saja sudah 1 triliun. Saya kepingin ini rakyat didahulukan, karena percuma ngebangun macem-macem kalau orangnya sakit, pada mati. Mending orangnya dulu disehatin, pembangunan itu bisa ditunda,” bebernya.

Lantaran Covid-19 ini merupakan virus yang cepat menyebar, maka ia meminta Pemkab untuk sesegera mungkin mengeluarkan anggaran penanganan dan dampak dari hal itu. Pihak legislatif pun bakal membantu dan menyetujuinya.

“Penanganannya kejar-kejaran waktu, terlambat kita menangani, semakin besar biaya yang harus kita siapkan. Usulan kita kalau tahap awal minimal 200 miliar harus disiapkan. Tapi lebih pastinya, Pemda kudu ngitung, kan eksekutif yang lebih tau, berapa jumlah tenaga medis, peralatan apa aja yang kurang,” bebernya.

“Terus kudu biayain masyarakat yang terdampak, kita kasih subsidi, berapa jumlah rakyat miskin kalau suruh tinggal dirumah, yang butuh bantuan siapa aja, dimana saja, gimana distribusinya, biaya pengamanan, biaya logistiknya, banyak tuh jadi mereka hitung,” tambahnya.

Selain itu, ia juga meminta Pemkab Bekasi juga kreatif mencari dana-dana tambahan. Karena menurut dia, anggaran tersebut akan kurang.

“Kita minta ke pemda selain yang bakal kita alokasikan, pemda juga proaktif gak usah malu-malu minta bantuan pusat, provinsi, maupun pihak swasta,” tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here