Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pegawai dengan gaji di bawah 5 juta perlu dievaluasi lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkesan kurang perencanaan yang matang.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, yang menjadi persoalan utama dari program BLT yakni data yang dibutuhkan untuk nama dan nomor rekening masyarakat layak mendapatkan bantuan. Adapun data yang digunakan Kemenaker diperoleh dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
"Saya melihat ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya, Selasa (15/9).
Menurutnya, pihak Kemenaker tinggal menugaskan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengumpulkan data masyarakat dengan gaji di bawah 5 juta. Kemudian nomor rekening yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dikompilasi untuk disalurkan bantuannya.
"Memang luar biasa dalam seminggu data sudah tersedia. Jadi ini cara yang sederhana untuk menyelesaikan bagaimana belanja 104 triliun rupiah," tutur Gus Ahad sapaan akrabnya.
Anggota DPRD Jabar ini juga mengatakan, dana yang digunakan oleh Kemenaker untuk program BLT setara dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar selama dua tahun. Adapun APBD Jabar pada tahun 2019 di angka 47 triliun rupiah.
Dengan demikian, dia berharap pihak Kemenaker mengkaji ulang program tersebut, agar bantuan sampai kepada lapisan terbawah masyarakat.
"Mudah-mudahan program tersebut dievaluasi dan perbaikan," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved