Pemerintah daerah (Pemda) harus melibatkan akademisi dan ahli jika ingin menerapkan kebijakan new normal. Gunakan pula pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan jangan pakai perasaan.
Begitu pandangan yang disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (8/6).
Menurut anggota Komisi IX itu, new normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Dia meminta pemerintah lebih serius dalam menangani permasalahan Covid-19.
"Perencanaan dan penetapan tahapannya harus terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Harus jelas dan clear dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang kasus positifnya masih tinggi," ungkap Netty.
Jangan sampai, lanjut Netty, new normal justru menuai badai. Makanya, pemerintah tidak boleh sembarangan menerapkannya tanpa perencanaan.
"Badai pandemi masih terus mengintai. Per 7 Juni, kasus pasien positif corona (covid-19) bertambah 627 kasus, sehingga totalnya menjadi 31.186 kasus di Indonesia. Kurva kasus masih belum melandai," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved