Ilustrasi PLN/Net

rmoljabarPT PLN (Persero) terancam kolaps karena kinerja keuangannya tidak sehat. Disisi lain Perusahaan plat merah itu masih punya tagihan yang belum dibayarakan pemerintah senilai Rp 45,42 triliun.

Utang pemerintah itu berasal dari kompensasi tarif selama 2 tahun karena kebijakan Presiden Jokowi tidak menaikkan tarif listrik.

Namun masalah terbesar PLN saat ini adalah besarnya utang yang harus ditanggung PLN akibat kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun setiap tahun selama lima tahun terakhir. Kini PLN terlilit utang hingga Rp 500 triliun, Salah satunya berasal dari pembiayaan proyek kelistrikan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah sejak 2015.

Bagi mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, kabar keuangan buruk bagi perusahaan plat merah seperti PLN tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Kata dia, pengelolaan perusahaan BUMN benar-benar salah arah sejak tahun 2026. Di mana banyak penugasan yang tidak tepat atau tidak layak.

“Masalah di BUMN diawali oleh berbagai kebijakan yang salah sejak 2016 dengan banyaknya penugasan yang tidak layak,” ujar Said Didu dalam cuitan di akun Twitter, Minggu (26/7).

Said Didu bahkan memperkirakan ancaman kolaps karena utang tersebut tidak hanya terjadi pada PLN saja.

“Selamat menikmati. Perkiraan saya masalah yang sama akan terjadi di beberapa BUMN besar yang lain,” pungkasnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here