Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta menilai reses anggota DPRD kerap dijadikan sebagai ajang kepentingan politik semata bahkan bersifat seremonial serta tidak ada tindakan yang jelas pasca reses. Anggota Dewan, dianggap, hanya menampung aspirasi tanpa eksekusi.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Purwakarta, Ivan Mas'ud melalui Biro Advokasi PC PMII Purwakarta, Kusnadi, mengatakan reses selama ini tidak tepat sasaran. Menurutnya, reses anggota DPRD yang seharusnya bisa melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat malah tidak tercapai.
"Reses ini berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai bahan usulan kepada pihak pemerintah dalam pengelolaan kebijakan. Akan tetapi pada kenyataannya, kami belum melihat hasil nyata dari reses anggota DPRD Purwakarta sejauh ini," terang Kusnadi, Minggu (16/2).
Kusnadi juga menyebut, publik bisa melihat dari produktivitas yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif saat ini, untuk menghadapi pilkades saja DPRD dianggap 'keteteran'.
Dijelaskan Kusnadi, anggota DPRD harus mampu memaksimalkan reses yang transparan dan berkualitas, bukan hanya mementingkan kepentingan politik diatas kepentingan masyarakat bahwa terkesan seremonial saja. Oleh sebab itu, reses yang dilakukan anggota DPRD Purwakarta, diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat.
"Jangan datang reses hanya berkunjung dan jalan-jalan sambil kampanye. Tapi mendengar aspirasi masyarakat kemudian ditampung dan mengawalnya hingga aspirasi tersebut bisa direalisasikan. Tidak hanya itu kami berharap, mereka turun ke pelosok, jangan hanya di perkotaan, karena kebutuhan masyarakat banyak yang mendesak di pelosok atau pedalaman," jelasnya.
Lebih lanjut, Kusnadi juga berharap anggota DPRD Purwakarta segera menyelesaikan Raperda yang mangkrak, yang tak kunjung selesai tapi uang buat kunker sudah habis terpakai dengan hasil yang masih ngambang.
Diketahui, Reses pertama DPRD Purwakarta dianggarkan sebesar Rp700 juta, tiap anggota kebagian Rp18 juta untuk pelaksanaannya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved