Kondisi di areal pembangunan Jalan Poros Tengah Garut/Ist

rmoljabar Pembangunan jalan poros tengah Kabupaten Garut penghubung Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi yang membabat areal kawasan hutan lindung di bawah Perum Perhutani, masih terus berlanjut.

Aparat penegak hukum dari Polda Jabar telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap pihak terkait mulai dari Kepala Dinas PUPR termasuk Kepala Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu.

Ketua Konsorsium Penyelamatan Cikuray (KPC), Usep Ebit Mulyana menyatakan, pihaknya telah ikut memberikan keterangan sebagai pelapor dalam kasus perusakan hutan lindung dalam pembangunan jalan poros tengah kepada Polda Jabar.

“Saya dan beberapa kawan telah diperiksa sebagai pelapor, pihak-pihak terkait pun telah diperiksa mulai dari Kepala Dinas PUPR hingga Kepala Desa Sukamurni,” tutur Ebit, usai audiensi terkait pembangunan jalan poros tengah di DPRD Garut, Selasa (28/7).

Ebit menegaskan, saat ini ada tiga tuntutan besar dari KPC terkait pembangunan jalan poros tengah tersebut.

Pertama adalah penghentian pembangunan jalan poros tengah. Penghentian ini harus dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan dalam daftar agenda dinas, termasuk dengan menghapus anggarannya.

“Jadi bukan penghentian sementara seperti saat ini sambal proses Amdalnya berjalan, kita minta penghentian pembangunan jalan ini secara permanen, kalau mau dilanjut, jangan nabrak hutan lindung di Cikuray,” tegasnya.

Tuntutan kedua adalah penegakan proses hukum bagi para pelaku yang telah membabat hutan lindung di Kawasan Cikuray untuk pembangunan tersebut. Pasalnya, pembabatan hutan dilakukan tanpa ada ijin dan jelas-jelas merusak lingkungan sekitar.

“Tuntutan kedua kita ingin, pelaku pembabatan hutan lindung dan aktor intelektualnya diproses secara hukum, karena ini sudah jelas-jelas ada pelanggaran pidana lingkungan, bupati sudah mengakui, Gakkum KLHK pun sudah mengakui ada pelanggaran,” tutupnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here