PPKM Diperpanjang Hingga Awal Februari, DPRD Jabar Minta Semua Pihak Disiplin

Rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 26 Januari sampai 8 Februari mendatang mendapatkan respon positif dari DPRD Jabar. Hal tersebut dinilai menjadi langkah tepat, sebab kasus sebaran Covid-19 belum mengalami tren yang menurun.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu menjelaskan, yang menjadi hal penting yakni untuk seluruh Pemda termasuk Jabar juga harus berusaha lebih untuk mengefektifkan PPKM. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan, baik di tingkat masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta.

"Kita harus bekerja sama agar PPKM menjadi efektif," jelas Haru, Jumat (22/1).

Menurutnya, diperlukan gabungan antara Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan aparat kewilayahan untuk terus mengimbau aktivitas masyarakat karena memang tidak bisa dihindarkan. Haru mencontohkan, pegawai yang menjual bahan makanan di supermarket dan lainnya agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan tidak menimbulkan kerumunan.

"Itu saya kira menjadi hal yang sangat penting. Jadi 3M dan 3T itu sangat penting. Kemudian, juga diaktifkan patroli dan bukan hanya sekadar cek poin," tutur polisi asal fraksi PKS itu.

Pihaknya sepakat dengan perpanjangan PPKM tersebut, namun dengan catatan harus lebih baik lagi penyelenggaraannya. Kemudian, harus dilakukan evaluasi terhadap PPKM sebelumnya serta hal yang sudah baik dipertahankan, sedangkan yang belum baik harus ditingkatkan.

Di samping itu, pihak fraksi PKS DPRD Jabar juga telah memberikan rekomendasikan kepada Pemprov Jabar agar segera menunjuk Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar yang saat ini mengalami kekosongan.