PPP: Rotasi Mutasi Pejabat Pemkot Bogor Harus Berbasis Kompetensi

Wali Kota Bogor, Bima Arya bertekad menunaikan semua janji kampanyenya jelang masa jabatannya berakhir. Ia kan melakukan akselerasi pembangunan di “Kota Hujan”, salah satu langkahnya dengan melakukan perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Diketahui, duet Bima Arya - Dedie A Rachim akan berakhir pada 23 Desember 2023 mendatang. Sedangkan beberapa janji kampanyenya masih belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, perubahan struktur OPD seluruhnya menjadi hak prerogatif wali kota. Namun, ia mengingatkan agar rotasi dan promosi harus sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi sesuai dengan keahliannya.

"Memang rotasi dan promosi itu sepenuhnya hak wali kota. Tapi jangan sampai dipaksakan, kalau golongan belum cukup, ya jangan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/1).

Selain itu, pria yang akrab disapa Gus M ini juga mengingatkan, jangan sampai rotasi maupun promosi dilakukan atas 'selera' pihak lain di luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Bogor.

"Tetapi jangan sampai ada intervensi dari pihak luar maupun ASN non Baperjakat untuk memuluskan kepentingan tertentu," tegas pria yang hobi menunggang kuda ini.

Ia menambahkan bahwa rotasi bagus untuk penyegaran agar dapat berakselerasi, promosi juga baik agar dapat melahirkan pemimpin baru.

Kendati demikian, ia menyayangkan mengapa rotasi maupun promosi masih tertunda seakan seperti diulur-ulur. Padahal, kabar itu telah mencuat sejak Desember 2022.

"Bahkan isu beberapa kepala Dinas telah dipanggil oleh wali kota untuk dimutasikan juga sudah santer terdengar, tidak lama setelah dilaksanakan uji kompetensi pejabat eselon 2 dilaksanakan. Upaya ini terlihat seperti main-main dan hanya sebagai pembenaran," jelasnya.

Selain itu, sambungnya, tertundanya mutasi promosi ini bahkan mengakibatkan bergulirnya isu yang dapat membuat situasi kerja tidak kondusif, munculnya kelompok-kelompok birokrasi, dan kentalnya politisasi birokrasi.

"Jangan sampai tertundanya mutasi promosi ini ada tarik menarik kepentingan politik penguasa, dalam mengamankan kemana berlabuhnya kepemimpinan selanjutnya atau kepentingan politik lainnya," paparnya.

Gus M menegaskan bahwa ada beberapa jabatan yang sengaja dibiarkan kosong. Diantaranya, Sekdis PUPR , Kabag Keuangan Setwan, beberapa kabid di dinas, serta kekosongan pada staf ahli.

"Perlu menjadi perhatian apakah tertundanya proses ini dikarenakan bongkar pasang terkait pengamanan suksesi," tandasnya.