PPP Terapkan Prinsip Bottom Up Dalam Pilkada 2020

PPP Terapkan Prinsip Bottom Up Dalam Pilkada 2020

Sistem bottom up diterapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menjaring calon kepala daerah untuk berkompetisi pada Pilkada 2020. Dengan demikian, kandidat yang dicalonkan nantinya benar-benar pilihan terbaik dan bukan dari proses instan.


 

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arsul Sani kepada Kantor Berita RMOLJabar, di Bandung, Senin (23/12).

"Artinya penjaringan dari bawah, jadi tidak bisa calon kepala daerah, misalnya karena yang menerbitkan rekomendasi atau surat keputusan pengusungan itu adalah DPP yang ditandatangani Ketua Umum Pak Suharso dan saya, kemudian langsung datang ke Pak Suharso atau saya minta rekomendasi dan diselesaikan di atas, tidak seperti itu," ujar Arsul.

Arsul menjelaskan, setiap kader atau kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus melalui semua proses dari bawah. Kandidat harus memulai dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai dengan menjaring aspirasi, khususnya dari tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan para senior partai.

Seperti diketahui, Jawa Barat akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di delapan kota/kabupaten. Delapan daerah tersebut yakni Kabupaten Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Indramayu, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, dan Kota Depok.