Presiden Jokowi Didampingi Menko Airlangga Bertemu Sekjen OECD, Dorong Aksesi Indonesia untuk Visi 2045

Dalam upaya memperkuat kerja sama internasional dan mendorong transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia semakin memperlihatkan kepastian dalam proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Setelah memulai diskusi aksesi pada 20 Februari 2024 dan menerima Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Mei 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmennya.

Pada Selasa (28/5), Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor. Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) turut mendampingi Presiden Joko Widodo.

“Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia. Yang pertama pada bulan Agustus 2023. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia,” ungkap Menko Airlangga dalam sesi konferensi pers.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang. Selanjutnya, Pemerintah akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk mendukung Tim Nasional, serta akan terus mendorong aksesi OECD agar terintegrasi dengan RPJPN dan RPJMN.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa terdapat sejumlah pembelajaran dari beberapa negara anggota baru OECD yang mampu mencapai kinerja ekonomi lebih baik, mulai dari Kosta Rika yang mampu menurunkan defisit anggarannya menjadi 5% dari PDB tahun 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi dalam kurun waktu 3 tahun.

Adapun terkait dengan proses aksesi saat ini, Indonesia juga mendapatkan dukungan teknis dan non-teknis dari sejumlah negara sahabat anggota OECD. Komitmen dukungan berupa capacity building, pendanaan, hingga komunikasi diberikan oleh Australia, Belanda, dan berbagai negara lainnya. Selain itu, Jepang secara spesifik juga memberikan bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Usai sampai pada tahapan adopsi peta jalan OECD lalu, langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah yakni proses self-assesment, serta akan dilakukan penyusunan memorandum awal yang rencananya diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.

“Tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Cormann juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD,” pungkas Menko Airlangga.

Selain itu pada akhir tahun 2024, Sekjen Cormannn juga diagendakan akan kembali mengunjungi Indonesia untuk meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia. Survei tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan OECD bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan iklim investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara anggota OECD saat ini dalam pengembangan regulasi, sehingga investor diharapkan akan terus melakukan investasi di Indonesia.