Presidensi G20 Bukti Indonesia Diakui Negara-negara Besar

Sebanyak 17 kepala negara dipastikan bakal menghadiri perhelatan Presidensi G20 di Bali yang digelar pada pekan depan. Dua di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.

Pengamat militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 (Group of Twenty) atau forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa, sejatinya merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia bagi Indonesia.  

”Terpilihnya Indonesia menandakan torehan sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20 sejak forum G20 ini dibentuk pada 1999,” ujar perempuan yang akrab disapa Nuning, Jumat (11/11).

G20 sebagai forum yang beranggotakan 19 negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa. Dari Asia Tenggara sejatinya telah merepresentasikan 85 persen perekonomian global, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional, dan 66 persen penduduk dunia.

”Terpilihnya Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20, memiliki nilai strategis bagi pemulihan ekonomi dan pencapaian Indonesia Maju apabila kita mampu mengkapitalisasi peluang dan tantangan  dengan kemanfaatan optimal bagi kepentingan Indonesia,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber ini menilai, momentum tersebut harus dapat dimanfaatkan bagi pemulihan ekonomi untuk mencapai Indonesia maju dengan memainkan peranan strategis Indonesia dalam mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia.

G20 Tahun 2022 yang mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, bermakna dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people centered, serta ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

”Secara lebih spesifik Presidensi G20 Indonesia akan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik, dengan adanya rangkaian pertemuan yang kumulatif menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional," paparnya.