Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (Kampak) menggelar aksi demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang, Rabu (15/1).
Penanggung Jawab Aksi, Asep Sumarna Toha mengakui kecewa terhadap kebijakan Pemkab Subang yang ceroboh sehingga terjadinya Gagal Bayar terhadap 1000 Paket Kegiatan atau senilai Rp. 43 Milyar.
" Ini baru terjadi, sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Subang" tegas Asep.
Pihaknya mendesak ketua DPRD beserta jajaran dan Pemkab Subang untuk segera mengambil langkah pasti dan tegas, seperti yang dilakukan oleh fraksi Golkar dan Nasdem yakni mengajukan hak interpelasi atau hak angket.
" Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, jangan biarkan pula rakyatmu menjerit dan terlikit rentenir" tambahnya.
Selain itu, Asep menyatakan, kami juga mendesak DPRD dan Bupati Subang, segera selesaikan tuntutan para nelayan yang terdampak pembangunan pelabuhan Patimban.
Aksi demonstrasi akhirnya di tanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang, Elita Budiarti. Dirinya mengakui adanya kecerobohan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian dia menyanggah bila kesalahan tersebut semata-mata ada di legislatif.
" Tapi ini bukan sepenuhnya salah kami, ini juga bagian kesalahan eksekutif yang tidak terbuka kepada kami dari legislatif" tutur Elita.
Dia mengatakan, pihak dewan akan secepatnya berkoordinasi dengan Bupati untuk menyelesaikan maslah tersebut dan memastikan kasus serupa tak terjadi di masa yang akan datang.
© Copyright 2024, All Rights Reserved