Rawan Picu Masalah, Pemprov Jabar Diminta Selesaikan Sertifikasi Sekolah

Jumlah sekolah yang ditangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) setidaknya sebanyak 831 bangunan. Namun terdapat sekitar 600 sekolah yang belum jelas kepemilikan tanahnya.


Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya memaparkan, saat ini baru ada 200 lebih sekolah yang telah memiliki sertifikat tanah. Untuk itu, dirinya beberapa waktu lalu melaksanakan rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) membahas perihal sertifikat tanah yang belum jelas.

"Ini sekolah negeri milik pemerintah, yang terdiri dari SMA, SMK, SLB. Kemudian saya kemarin juga rapat dengan Dinas Pendidikan, ada 61 sekolah termasuk yang kami kunjungi beberapa waktu lalu yang status tanahnya masih milik desa," paparnya, Jumat (14/8).

Padahal, ujar politisi PKS tersebut, pihak desa juga memiliki hak untuk memanfaatkan tanah. Artinya, harus ada peran dan perhatian dari Pemprov Jabar untuk menyelesaikan permasalan tentang sertifikat tanah.

"Kasus yang baru terjadi di SMKN 1 Cipatat, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Tanah itu oleh Kepala Desa diratakan menggunakan alat berat. Jadi tanah yang sudah ada penunjukkan lokasi dari Bupati untuk sekolah, kini diratakan lalu dijadikan akses jalan oleh desa," ucapnya.

"Padahal tanah itu sedang dalam proses pengajuan sekolah kepada Direktorat Pendidikan SMK di Kementerian untuk dibangun sarana belajar, laboratorium, serta mushola," imbuhnya.

Menurutnya, Ia meminta agar persoalan sertifikat tanah harus segera ditangani. Pasalnya, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan masalah-masalah baru. Misalnya, terjadi sekolah yang disegel pihak desa, bahkan diusir.

Saat ini, beber Gus Ahad, dampak dari permasalahan sertifikat tersebut belum terasa karena peserta didik belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun jika nanti pembelajaran sudah normal, rawan menjadi ketegangan sosial.

"Jadi pemerintah harus memikirkan urusan aset itu tidak bermasalah. Kami sedang mengkomunikasikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk memperhatikan hal ini," tutupnya.