RMOLJabar. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, lelang pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi harus mengutamakan kualitas, bukan menomorsatukan harga murah.

Menurutnya, hal ini agar kualitas pembangunan meningkat dan pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perbaikan pada masa mendatang.

“Kultur yang penting menang dulu kualitas gimana harus diubah, yaitu yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun rangking dia bukan yang termurah,” ucap Emil, sapaan akrabnya, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (4/7).

Dirinya mencontohkan, ada beberapa gedung milik pemerintah yang baru setahun digunakan sudah rusak di sejumlah bagian.

“Ada gedung milik pemerintah baru setahun harus dianggarkan lagi untuk perbaikan atap yang bocor, toilet rusak dan kerusakan lainnya. Kalau rezim paling murah yang menang ini terus berlanjut akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan,” paparnya.

Selain itu, penyebab lain kualitas pembangunan menjadi buruk adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Alih-alih mempercepat pembangunan kenyataannya untuk menghindari agar tidak ada lelang.

“Saya contohkan ada di salah satu kabupaten proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan tapi sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang,” jelasnya.

Untuk itu, Emil akan mengusulkan kepada Kemendagri agar membatasi nilai yang dilakukan melalui pengadaan langsung tanpa lelang.

“Kalau boleh ada aturan dari Kemendagri yang membatasi nilai dalam pengadaan langsung. Ini urgent kalau boleh saya request karena terjadi di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kualitas infrastrukturnya kurang,” katanya.

Selain itu, dalam kepemimpinannya di Jawa Barat, Emil ingin semua pembangunan berkualitas yang datangnya dari sebuah pengerjaan dan pembelian barang/ jasa dari proses yang baik.

“Kita sudah mendapat dukungan dari LKPP dan KPK untuk memastikan proses pembangunan di Jabar betul-betul berkualitas,” ungkapnya.

Dikatakan Emil, salah satu inovasi Pemprov Jabar dalam urusan pengadaan barang dan jasa adalah dibentuknya Biro Pengadaan barang/jasa.

“Insyaallah Jabar dalam proses pengadaan barang/jasa akan memastikan kualitas pembangunan jauh lebih baik dan transparan,” tandasnya. [yud]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here