Sambut Silayung, 74 Ribu Suket E-KTP Ditargetkan Rampung

Sambut Silayung, 74 Ribu Suket E-KTP Ditargetkan Rampung

Bersiap laksanakan program Sistem Pelayanan Antar Langsung (Silayung), Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan menyelesaikan pembuatan 74 ribu e-KTP dalam 20 hari ke depan.


 

Setelah semua terselesaikan, Maret 2020 mendatang, Silayung sudah bisa direalisasikan. Sehingga masyarakat KBB tidak perlu repot lagi datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus pembuatan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, Silayung merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah di tingkat kecamatan, tingkat daerah, dan juga Disdukcapil KBB. Program ini digagas mengingat beban biaya yang tinggi serta risiko lainnya yang kerap dialami warga saat hendak mengurus pembuatan adminduk langsung ke kantor Disdukcapil KBB.

"Terus terang saja, bagaimana melayani masyarakat supaya masyarakat tidak terlalu diberatkan dan bagaimana masyarakat bisa puas dengan pelayanan e-KTP, karena e-KTP itu layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat," ucap Umbara saat ditemui di Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Senin (10/2).

Lebih lanjut, Umbara menerangkan, dengan program Silayung, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mendatangi kantor Disdukcapil KBB dan cukup melakukan rekam-cetak e-KTP di kantor kecamatan terdekat tanpa beban biaya apapun (gratis). Bahkan masyarakat tidak perlu lagi menunggu karena e-KTP yang sudah selesai dicetak akan diantarkan oleh petugas Silayung secara langsung ke rumah masing-masing.

"Gratis tanpa ongkos, kirim kalau dimintai uang cepat lapor ke kecamatan atau langsung lapor ke kabupaten, karena ini dilarang dan ada konsekuensi. Bila petugas menerima atau ketahuan, maka harus mengundurkan diri atau dipecat," terangnya.

Disampaikan Umbara, di masing-masing kecamatan jumlah petugas Silayung berbeda-beda tergantung kebutuhan teknis dari masing-masing kecamatan. Kendati begitu, ditekankan, masyarakat yang mendapat layanan ini untuk tidak memberikan uang atau imbalan berupa apapun kepada petugas pengantar e-KTP.

"Yang penting jangan sampai ada yang memberikan ongkos sepeser pun, tidak boleh! Karena layanan antar ini, bensin semua disiapin kecamatan dan sudah digaji setiap bulannya," tegas Umbara.

Sebelum program Silayung direalisasikan, dia menekankan, sebanyak 74 ribu suket e-KTP mesti diselesaikan dalam kurun waktu 20 hari ke depan. "Insya Allah kita harus selesai, karena ini memang program Kemendagri," ujarnya.

Disinggung masalah ketersediaan blanko e-KTP, dia menyebutkan, blanko yang dikirim dari pemerintahan pusat akan mencukupi. Sehingga, tinggal dinas terkait benar dalam melakukan pengelolaannya.

"Mudah-mudahan tidak kekurangan. Yang penting Pak Kadis (Kepala Disdukcapil KBB) bisa mengatur mana yang lebih dibutuhkan," pungkasnya.