Selain Lindungi Data Pribadi Publik, Budi Ari Harus Berantas Judi Online

Penunjukkan Budi Arie Setiadi untuk menduduki kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bukan untuk menjaga data pribadi publik dari pencurian, tapi juga memberantas praktik perjudian online. 

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan judi online saat pertemuan dengan Kapolres dan Kapolda seluruh Indonesia, termasuk pejabat Mabes Polri di Istana Negara, pada 14 Oktober 2022.

Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, praktik perjudian online bekerja di ruang lingkup sistem elektonik yang menjadi yurisdiksi Kominfo.

“Hulu perjudian tentu saja pencegahan dan pemberantasannya berkaitan erat dengan kewenangan Kominfo,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7). 

Untuk itu, Siaga 98 meminta, Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi memprioritaskan pemblokiran judi online pada 100 hari kerjanya.

“Diperlukan komitmen kuat dari Menteri baru untuk berantas judi online,” ujarnya.

Selain dilarang, pemberantasan judi online penting karena merupakan tindak pidana yang merusak ekonomi bawah dan mental masyarakat. Salah satu revolusi mental adalah berantas judi online yang marak.

“Kami minta Menteri Budi Arie dapat segera merancang pemberantasan judi online dimulai dari kementeriannya. Pasalnya ini bagian dari kewenangan Kominfo,” tutupnya.