DPRD Kabupaten Bekasi meminta Pemkab Bekasi serius dalam melakukan penyerapan anggaran. Sebab, dari tahun ke tahun sisa lebih pembayaran anggarn (SILPA) selalu mengalami peningkatan.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Edi Junaedi menyebu, di tahun 2019 anggaran yang terserap hanya sekitar 82 persen atau terealisasi sebesar Rp 5,3 triliun dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 6,4 triliun.
"Anggaran yang tidak terserap di Kabupaten Bekasi selalu mengalami peningkatan, untuk itu saya minta agar Bupati Bekasi memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada," ungkapnya, Minggu (9/8).
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, tahun 2020 ini akibat pandemi Covid-19, beberapa anggaran terpaksa harus dipangkas atau terkena refocusing. Untuk itu, ia meminta agar anggaran yang tersedia untuk Covid-19 dapat dimaksimalkan.
"Anggaran kita banyak yang tersedot ke Covid, tapi saya sangsi akan terserap semua karena penggunaan dan pengelolaan anggaran yang berpindah ini belum jelas kemana. Tapi saya berharap dan meminta agar Bupati melalui perangkatnya untuk bisa memaksimalkan anggaran yang ada," ujar dia.
Selain meminta agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan, tentu saja ia berharap juga penyerapannya harus akuntable, tepat sasaran dan tepat guna agar tidak ada persoalan dikemudian hari.
"Ya kita minta penyerapannya maksimal. Tapi juga harus jelas penggunaannya. Jangan serap serap aja tapi kegunaan anggarannya gak jelas juga. Nah, ini yang gak boleh," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved