Soal Anggaran Konten Masjid Raya Al Jabbar, DBMPR: Kami Sudah Ikuti Prosedur

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), Bambang Tirtoyuliono angkat bicara soal anggaran untuk konten museum Nabi di Masjid Raya Al Jabbar senilai Rp16 miliar.

Bambang menerangkan, usai diresmikan pada 30 Desember 2022 silam, Masjid Raya Al Jabbar menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Apalagi, masjid itu memiliki fasilitas edukasi berupa marodh atau museum sejarah Nabi dan sejarah Islam Nusantara di Jawa Barat.

"Perhatian (museum Nabi) masyarakat ini selain menjadi masukan penting, sekaligus juga menjadi momen bagi kami menyosialisasikan museum Al Jabbar yang direncanakan diresmikan pada Februari 2023 mendatang dengan performa terbaik," terang Bambang, Senin (9/1).

Ia menjelaskan, anggaran konten yang terdapat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yakni fasilitas museum yang meliputi panel grafis, Multimedia yang terdiri dari motion grafis, video mapping, sound, desktop app, mobile app, aplikasi augmanted reality, dan aplikasi touchscreen table film documenter.

Kemudian, materi dalam museum ini terkait sejarah Nabi Muhammad SAW, dan sejarah Islam di Indonesia dan Jawa Barat.

"Terkait maraknya pemberitaan proyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar itu sebenarnya luas, terkait fasilitas dalam museum meliputi Panel grafis, Multimedia, Diorama, Benda koleksi seperti alat perang, lembar mushaf sundawi, surat-surat korepondensi Nabi, tempat-tempat naskah tua, replika Al Quran besar, peti penyimpanan Quran, naskah tua," jelasnya.

Menurutnya, konsep museum Al Jabbar menjadi sarana edukasi dengan membagikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya muslim Jawa Barat, bahkan untuk Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia. 

"Museum ini disiapkan dengan sebaik-baiknya dan dikelola oleh putra terbaik bangsa dari kalangan anak muda yang kreatif serta telah memiliki sejumlah prestasi di tingkat internasional," tuturnya. 

Sementara terkait pengadaan barang dan jaasa di museum Al Jabbar, imbuh Bambang, telah mengikuti prosedur. Bahkan, dikawal oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPK. 

"Sehingga pengelolaan Masjid Raya Al Jabbar dapat menjadi lebih baik lagi untuk mewujudkan kemakmuran masjid, dan peresmian museum Al Jabbar dapat disambut meriah masyarakat," tutupnya.