Pimpinan DPR Jamin Tak Ada Paripurna Sahkan Revisi UU Pilkada
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR tidak akan menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada.
Admin RMOLJABAR | Jumat, 23 Agustus 2024 | Selengkapnya
#DPR RI
Apresiasi Kinerja Jokowi Selama 10 Tahun, PKS Tekankan Pentingnya Evaluasi
KIinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade memimpin Indonesia mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.
Admin RMOLJABAR | Jumat, 16 Agustus 2024 | Selengkapnya
Kenaikan Harga Cabai Diprediksi Bakal Mendampak UMKM
Anggota DPR RI, Anis Byarwati kecewa dengan meroketnya harga cabai di pasaran. Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Admin RMOLJABAR | Rabu, 31 Juli 2024 | Selengkapnya
Di Balik Kewajiban Asuransi Kendaraan, PDIP Curiga Ada Agenda Terselubung
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menduga adanya "permainan" antara pemerintah dan pemilik usaha jasa asuransi dalam kewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor baik roda maupun roda…
Admin RMOLJABAR | Minggu, 21 Juli 2024 | Selengkapnya
DPR Setujui Saja Meski Defisit APBN 2024 Bengkak Hingga Rp609,8 Triliun
Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati defisit anggaran APBN 2024 membengkak menjadi 2,7 persen atau Rp609,8 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).
Admin RMOLJABAR | Selasa, 9 Juli 2024 | Selengkapnya
DPR RI Sahkan 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Menjadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif Komisi II DPR tentang Kabupaten/Kota menjadi Undang-Undang (UU). Keputusan ini diambil dalam…
Admin RMOLJABAR | Selasa, 9 Juli 2024 | Selengkapnya
KPK: Anggota BPK dan DPR RI Dalam Proses Penyelidikan Kasus Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota BPK RI dan anggota DPR RI. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penyidikan…
Admin RMOLJABAR | Kamis, 4 Juli 2024 | Selengkapnya
Endus Dugaan Jual Beli 20 Ribu Kuota Haji, Komisi VIII DPR Bakal Investigasi
Komisi VIII DPR RI mengendus adanya oknum yang diduga memperjualbelikan sebanyak 20 ribu kuota tambahan jemaah haji tahun 2024. Karenanya, Komisi VIII bakal melakukan investigasi.
Admin RMOLJABAR | Jumat, 21 Juni 2024 | Selengkapnya
Tenaga Pendidik di Bandung dan Cimahi Dapat Pelatihan Keterampilan
Kemendikbud Ristek bersama Komis X DPR RI menggelar workshop bagi para tenaga pendidikan di sekitar Bandung dan Cimahi.
Admin RMOLJABAR | Minggu, 16 Juni 2024 | Selengkapnya
Revisi UU Polri Diyakini akan Bawa Perubahan Positif
LSM Penjara 1 mendukung revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang saat ini tengah dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Admin RMOLJABAR | Rabu, 12 Juni 2024 | Selengkapnya
Polemik RUU Penyiaran: Komisi I DPR RI Buka Ruang Diskusi Terbuka dengan Publik
Komisi I DPR RI merespons polemik seputar RUU Penyiaran dengan mengadakan diskusi terbuka bagi semua pihak untuk membahas secara rinci.
Admin RMOLJABAR | Kamis, 16 Mei 2024 | Selengkapnya
Mahasiswa Geruduk DPR Tolak Kenaikan UKT yang Melambung Tinggi
Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada hari Kamis (16/5) untuk mendesak penolakan terhadap kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap…
Admin RMOLJABAR | Kamis, 16 Mei 2024 | Selengkapnya
Komisi VIII DPR RI Minta Petugas Haji Berikan Pelayanan Terbaik
Petugas haji harus memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Sebab, petugas haji memiliki tugas yang mulia yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh.
Admin RMOLJABAR | Rabu, 15 Mei 2024 | Selengkapnya
Kinerja Kerap Offside, Pemerintah Harus Evaluasi Bea Cukai
Kinerja Bea cukai dianggap kerap offside karena baru menangani kasus setelah viral di sosial media. Untuk itu, Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi dan langkah tegas atas kinerja…
Admin RMOLJABAR | Rabu, 1 Mei 2024 | Selengkapnya
Soroti Tagihan Telepon Tidur Rp9 Triliun, Komisi VI DPR Minta Telkom Transparan
Kasus dugaan tagihan layanan telepon tidak bergerak yang jumlahnya mencapai Rp9 triliun disorot berbagai pihak. Komisi VI DPR RI pun meminta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) bersikap transparan.
Admin RMOLJABAR | Jumat, 26 April 2024 | SelengkapnyaVAN JOENED
