Bahas RUU KUHP, Dewan Pers Komitmen Tegakkan Kebebasan Pers

Tanggapan pemerintah atas masukan Dewan Pers terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) direspons Dewan Pers dengan menggelar seminar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan,…

Prof. Bagir Manan, Krisis Intelektual, dan Ancaman Kemerdekaan Pers dari RUU KUHP

Gabungan Mahasiswa Probolingo Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU KUHP

Unjuk rasa menolak RUU KUHP yang dilakukan gabungan massa PMII, GMNI dan Aliansi Badan Ekesekutif Mahasiswa di depan Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (26/7) diwarnai dengan aksi bakar ban dan…

Anggotanya Bertindak Represif, Kapolres Cirebon Kota Didesak Mundur

Puluhan mahasiswa di Kota Cirebon kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak pasal kontroversial RKUHP, kenaikan harga BBM dan represifitas aparat kepolisian.

Dewan Pers Dibuat Terkejut, Draf RUU KUHP Disetor ke DPR Tanpa Ada Dialog

Dewan Pers terkejut dengan proses pembahasan RUU KUHP. Sebab, draf RUU KUHP yang digodok pemerintah hingga sampai ke meja DPR RI dianggap tidak melibatkan publik dan insan pers.

Dewan Pers Kawal Pembahasan RUU KUHP

DPR RI dan Pemerintah Diminta Buka Draf Resmi RUU KUHP untuk Hindari Kegaduhan

Draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dibuka DPR RI dan pemerintah kepada publik. Dengan demikian, spekulasi liar dan kegaduhan di publik tidak semakin…

Ingatkan DPR dan Pemerintah, Dewan Pers: Pembahasan RUU KUHP Tidak Bisa Diam-diam

Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana amanat UU 12/2011 tentang…

Usulan Tak Digubris, Dewan Pers Anggap RUU KUHP Lebih Berbahaya dan Berpotensi Memberangus Kebebasan Pers

Dewan Pers menyayangkan pemerintah dan DPR RI tidak melibatkan stakeholder dalam pembuatan draf RUU KUHP. Karenanya, RUU KUHP saat ini dipandang lebih berbahaya dan berpotensi memberangus kebebasan pers.

Skandal RUU KUHP, yang Percaya HAM Malah Dipenjara?

Disamping Cabut UU ITE, Fahri Hamzah Desak RUU KUHP Segera Disahkan

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyambut positif keputusan pemerintah yang akan mendiskusikan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ancam Kemerdekaan Pers, DPR Diminta Hapus Sejumlah Pasal dalam RUU KUHP

Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra menilai banyak pasal-pasal dalam RUU KUHP dapat mengancam kemerdekaan pers, mengkriminalisasi karya jurnalistik dan bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam…