Takut Tangkap Hasto dan Harun Masiku, GNK: Perlukah KPK Dipertahankan?

Berlarut-larutnya kasus Harun Masiku yang melibatkan elit parpol penguasa, Hasto Kristiyanto jadi bukti lembaga super body menjadi lembaga politis yang tidak diperlukan lagi keberadaannya dalam memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan para elite penyelenggara negara. 

Sindiran tersebut disampaikan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syukur Ali Hamdi Alhamid saat dikonfirmasi terkait pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang berharap Harun Masiku segera ditangkap, Selasa (11/6) pekan lalu.

Habib Syakur mendesak agar Pemerintahan Jokowi maupun Pemerintahan Prabowo segera mempersiapkan Jaksa karir yang berintegritas menjadi calon Jaksa Agung mendatang untuk menangani kasus-kasus besar korupsi yang merugikan keuangan negara. 

Ulama asal Malang Raya tersebut menilai, keberadaan Kejaksaan Agung yang berintegritas dan tidak terpolitisasi sangat penting dalam penegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Pasalnya karut marut permasalahan hukum saat ini, akibat demoralisasi lembaga hukum dan tersandra kepentingan elite politik kekuasaan dan mafia hukum. 

“Pencalonan Jaksa Agung harus dari jenjang karir yang tegas dan bukan dari Jaksa pensiun,” kata Habib Syakur pada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (17/6).

Menurutnya, saat ini publik sangat mengapresiasi keberanian Kejaksaan Agung menangani kasus korupsi timah yang merugikan negara ratusan triliun, di sisi lain publik juga melihat ketakutan KPK dalam menangani kasus Harun Masiku karena melibatkan elite politik dari partai penguasa.

Habib Syakur mendorong pemerintah dan DPR melakukan evaluasi atas keberadaan KPK yang takut menangkap Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristiyanto.

“Kami minta terus lakukan penguatan Kejaksaan Agung dalam menyelamatkan keuangan negara, pemerintah dan DPR menguatkan Kejaksaan melalui revisi UU Kejaksaan agar lebih super body dan baiknya membubarkan KPK,” tutupnya.