Endin Syamsudin/RMOLJabar

rmoljabar Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Endin Syamsudin menyebut seluruh aset daerah yang ada di Kabupaten Bekasi tidak boleh diubah bentuk fisiknya.

“Soal aset yang dikerjasamakan, jika aset itu dikelola oleh pengguna barang dalam hal ini adalah SKPD maka kepala dinas-nya yang bertanggungjawab. Tetapi jika asetnya dikelola Setda maka harus ke Sekda,” kata Endin, Selasa (28/7).

Menurutnya, aset yang dikerjasamakan tetap harus dilihat dahulu pengelolaannya. Sebab, dalam hal sewa menyewa ada ketentuan yang harus dipatuhi pihak penyewa tergantung dari perjanjian yang dibuat dengan SKPD pemilik barang.

Endin mengambil contoh seperti Pasar Cibitung yang dikerjasamakan. Masalah teknisnya ada di Dinas Perdagangan dan aset tersebut milik dinas terkait yang mengelola langsung kepemilikan aset pasar.

“Kalau barang milik daerah yang berada dibawah naungan Sekda, tinggal nanti merujuknya kepada BPKD selaku pemilik aset,” ujarnya.

Kalau pun ada aset daerah berupa gedung yang bentuk fisiknya diubah, maka pihaknya harus mempelajari dahulu seperti apa kesepakatan dari dasar hukum yang ada untuk pemanfaatannya.

Endin menambahkan, dalam penyewaan aset dilakukan secara prosedural sesuai dengan perjanjian dan aturan yang berlaku. “Jadi tidak bisa sembarangan main ubah bentuk fisik, kecuali pengguna barang dalam hal ini pimpinan SKPD memberi ijin,” tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here