Dalam kegiatan pelantikan dan sumpah jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bupati Majalengka Karna Sobahi menegur keras mekanisme tata kelola kredit di Perumda BPR yang dinilai kurang baik.
Dia mengatakan bahwa salah satu tata kelola yang harus dibenahi ialah dalam hal kredit, karena masih terjadi kemacetan kredit, sehingga mengganggu aset permodalan daerah.
"Permasalahan yang cukup serius saat ini yaitu PAD kita, saya harap nantinya setelah dilantik Direktur Perumda BPR Kabupatan Majalengka yang baru mampu meningkatkan PAD dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," kata Karna Sobahi, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (7/7).
Bupati mengungkapkan, mencermati dari hasil OJK tentang kinerja Perumda BPR di Kabupaten Majalengka selama ini masih rendah akan tingkat efesiensi, begitupun meningkatnya kasus kredit macet ditambah biaya operasional yang membengkak dan adanya penyelewengan keuangan.
"Direktur BPR yang baru harus mampu mengukur tingkat pemberian kredit kepada nasabah agar jadi acuan untuk pelayanan kepada debitur," ungkapnya.
Adapun hasil dari proses seleksi di tetapkan Rudy Kurniawan terpilih sebagai Direktur Utama BPR Perumda Kabupaten Majalengka untuk lima tahun ke depan.
© Copyright 2024, All Rights Reserved