Tegakkan Hukum, Faisal Assegaf Suarakan Pentingnya Pengadilan Rakyat Pasca Jokowi Lengser

Kritikus Politik, Faisal Assegaf menyuarakan tentang adanya pengadilan rakyat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya untuk mengkonfirmasi terkait kebijakan yang menurutnya bermasalah.

Faisal mengatakan, saat ini kepuasan publik terhadap Jokowi sudah runtuh semenjak terciumnya adanya dinasti politik.

"Kalau menurut saya engga, semua itu sudah runtuh, rakyat sudah pada satu kesimpulan, itu basa basi saja dari engkau-engkau yang ingin menghibur perasaan Jokowi, tapi faktanya sangat kuat tercium bau-bau dari dinasti politik itu susah dihindari," kata Faisal dalam acara Indonesia Lawyers Club, dikutip Kamis (12/9).

Lanjut, kata Faisal, saat ini luapan kekecewaan terhadap Jokowi muncul bahkan dari oposisi melainkan dari mantan para pendukung Jokowi sendiri.

"Luapan kemarahan di media sosial justru makin muncul ancaman, bukan datang dari oposisi, tapi sebagian datang dari mantan pendukung Jokowi, sebagian besar dari tokoh kritik yang tadinya mendukung Jokowi, bahkan datang dari mantan jantung kekuasaan Jokowi sendiri, yaitu Mahfud MD," bebernya.

Untuk itu, Faisal mengatakan hampir semua sebagian besar harapan dari sosial, politik berharap Prabowo tidak lagi memasuki agenda untuk melindungi Jokowi.

"Ketika nanti Prabowo dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi untuk kebangkitan nasional, kebangkitan ekonomi, kesejahteraan rakyat dengan tidak memiliki ruang istimewa dimana Prabowo sebagai kepala negara, sebagai penguasa memberikan perlindungan terhadap satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi," ungkapnya.

Faisal mengatakan, dengan melihat selama 10 tahun Jokowi melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, dimana fungsi DPR menjadi mandul, maka ia menyarankan adanya pengadilan rakyat untuk meminta konfirmasi, klarifikasi tentang semua kebijakan dari Jokowi.

"Kalau saya Projo dan lain-lain, saya memberi saran pada Pak Jokowi, kalau ada keinginan rakyat bapak memasuki pengadilan, bapak harus datang, harus dibuka di ruang yang terhormat, disana nanti rakyat akan melihat secara utuh, apakah semua tindakan dan kebijakan yang bermasalah ini berdiri tunggal dilakukan Jokowi, atau ada kekuatan di lingkarannya, atau kelompok oligarki di belakangnya," terangnya.

Sehingga, kata Faisal, nantinya akan terlihat bagaimana kerusakan tersebut, apakah tunggal dilakukan Jokowi atau ada dugaan keterlibatan Luhut Binsar P, Erick Thohir, Bahlil, hingga Sri Mulyani.

Faisal juga melihat, Jokowi telah menghancurkan semua partai politik dengan melanggar undang-undang dan konstitusi.

Maka, lewat pengadilan rakyat ini, Faisal mengatakan itu sebuah upaya untuk menegakkan hukum pasca Jokowi turun.

"Jadi tuntutan rakyat untuk menegakkan hukum pasca Jokowi turun itu adalah antitesa, itu adalah solusi dan jawaban dari mahakarya Jokowi sendiri yang menghancurkan sistem trias politika, dimana DPR dihancurkan, ruang konfirmasi rakyat hilang, ruang klarifikasi rakyat hilang terhadap kekuasaan eksekutif," paparnya.

Selain itu, melalui pengadilan rakyat ini juga untuk menghendaki pemerintahan baru yang tidak disandera.